RRI.CO.ID, Malinau - Wakil Bupati Malinau, Jakaria, menegaskan komitmen membangun pemerintahan terbuka dan responsif melalui momentum Ramadan. Komitmen itu disampaikan saat Safari Ramadan di Masjid Wasiatul Islam Desa Seluwing, Kecamatan Malinau Kota, Senin (2/3/2026).

Dalam agenda rutin Pemerintah Kabupaten Malinau tersebut, Jakaria menyebut Ramadan menjadi ruang memperkuat iman sekaligus mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Ia menegaskan kepemimpinan periode kedua masih menyisakan empat tahun untuk menuntaskan program prioritas.

Menurutnya, terdapat penyesuaian pada sejumlah program inovasi daerah. Perubahan difokuskan pada sektor pertanian dan tata kelola pemerintahan.

Program Pertanian Sehat atau PESAT dikembangkan dari program sebelumnya. Fokusnya tidak hanya pada peningkatan hasil produksi, tetapi pada kesejahteraan petani.

Pemkab Malinau, kata Jakaria, berkomitmen melengkapi fasilitas pertanian dan mendorong sistem pertanian modern. Pemerintah juga menyiapkan generasi muda agar tertarik terjun ke sektor tersebut.

Selain itu, konsep Smart Government atau SAGET diperkuat melalui digitalisasi layanan publik. Melalui portal resmi yang dikelola Dinas Kominfo, masyarakat dapat mengakses informasi kegiatan pemerintah hingga rincian APBD.

“Kita ingin masyarakat tahu berapa APBD kita dan digunakan untuk apa saja. Termasuk informasi di rumah sakit, berapa kamar tersedia dan dokter yang bertugas, semua bisa diakses melalui HP,” jelasnya.

Di bidang kesehatan, Jakaria menginstruksikan manajemen RSUD agar tidak menolak pasien, khususnya warga Malinau. Ia menegaskan keselamatan dan penanganan pasien harus menjadi prioritas utama.

“Sepanjang itu masyarakat Malinau, jangan pernah ditolak. Utamakan penanganan dan keselamatan pasien,” tegasnya.

Pemkab Malinau juga memastikan warga kurang mampu yang belum memiliki BPJS Kesehatan dapat didaftarkan melalui mekanisme berjenjang dari RT hingga desa. Pembiayaan ditanggung melalui APBD sesuai klaster yang berlaku.

Melalui Safari Ramadan dan Safari Natal, pemerintah membuka ruang dialog langsung dengan masyarakat. Bahkan jeda waktu antara Magrib dan Isya dimanfaatkan sebagai forum diskusi bersama kepala OPD dan unsur Forkopimda.

“Kami tidak ingin ada jarak antara pemerintah dan masyarakat. Gunakan kesempatan ini untuk menyampaikan masukan dan kritik,” pungkasnya.