RRI.CO.ID, Malinau - Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Malinau, H. Sapriansyah Alie, menegaskan penentuan kadar zakat fitrah memiliki nilai strategis karena berkaitan dengan kepastian hukum ibadah.
Ibadah harus dilaksanakan secara konsisten dan terukur agar tidak menimbulkan keraguan yang dapat mengurangi kekhusyukan umat. “Jadi, rapat penentuan besaran kadar zakat ini mengintegrasikan aspek syariah (fikih) dengan aspek administrasi organisatoris agar pengelolaannya akuntabel," ujar H. Sapriansyah Alie saat membuka Rapat Penentuan dan Penetapan Zakat Tahun 1447 Hijriyah/2026 Masehi di Kantor Bupati Malinau, pada Rabu (11/02/2026).
Ia memjelaskan ada tiga poin utama menjadi landasan dalam penetapan nilai zakat tahun ini. Pertama aspek akurasi data, yaitu penentuan nilai zakat dilakukan dengan mempertimbangkan fluktuasi harga riil yang terjadi di pasar lokal Malinau.
Pendekatan tersebut diambil untuk memastikan bahwa nilai yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat setempat. Jadi lebih relevan dan proporsional dibandingkan sekadar mengikuti standar angka nasional.
Kedua terkait keseragaman, hasil keputusan yang telah ditetapkan akan disosialisasikan secara masif dan terstruktur hingga ke wilayah pelosok. Langkah ini dimaksudkan untuk menjamin adanya kesatuan pemahaman serta standar nilai zakat dan fidyah di seluruh wilayah. “Sekaligus meminimalisasi perbedaan persepsi di tengah Masyarakat,” katanya.
Ketiga, Kepala Kemenag Malinau ini juga menekankan falsafah berbagi sebagai ruh utama zakat. Menurutnya, zakat bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen sosial yang bertujuan mencukupkan mereka yang berada dalam kekurangan.
“Prinsip qonaah, menjadi nilai penting yang perlu dihidupkan, baik bagi muzakki maupun penerima zakat, guna memperkuat solidaritas dan keseimbangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.” tuturnya. (Dayat/sti)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....