‎KBRN, Malinau : Bupati Malinau, Wempi W. Mawa mendorong pemasangan stiker penanda pada rumah masyarakat tidak mampu sebagai langkah mempercepat penanganan kemiskinan di daerah.

‎Hal ini disampaikan saat membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Malinau Kota di aula pertemuan SMPN 1, Selasa (4/11/2025).

‎Wempi menjelaskan, pemasangan stiker dimaksudkan agar penyaluran program bantuan sosial dari pemerintah daerah, desa, maupun RT dapat lebih tepat sasaran. Melalui mekanisme ini, status warga miskin akan terlihat secara jelas, sehingga tidak ada tumpang tindih penerima bantuan.

‎“Kalau dia dinyatakan sebagai keluarga tidak mampu, maka program pemerintah harus masuk ke sana. Tujuannya supaya dia bisa berubah menjadi sejahtera, itu target kita, RT kan pasti punya datanya, karena dia yang lebih tahu kondisi warganya," ujar Wempi saat dikonfirmasi wartawan usai membuka kegiatan Musrenbang.

‎Menurutnya, stiker penanda akan memudahkan proses verifikasi di lapangan, penyaluran bantuan menjadi lebih transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

‎Hal ini juga akan menjadi dasar dalam menentukan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan setiap keluarga, baik melalui peningkatan keterampilan, perbaikan rumah tidak layak huni, maupun penguatan ekonomi produktif masyarakat.

‎“Kalau dia tidak mampu karena keterampilan, kita bantu lewat pelatihan. Kalau rumahnya tidak layak, kita bedah. Jadi kita tidak usah meraba-raba sesuatu yang tidak pasti,” tambah Wempi.

‎Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malinau yang dirilis pada 2 Oktober 2025, tingkat kemiskinan di Malinau tercatat menurun menjadi 5,56 persen atau sekitar 5,24 ribu jiwa. Angka ini lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 6,94 persen.

‎Melalui langkah tersebut, pihaknya berharap penanganan kemiskinan dapat dilakukan secara menyeluruh dan terukur, mulai dari penguatan sumber daya manusia hingga perubahan pola pikir masyarakat agar lebih mandiri dan produktif.