KONI Kaltara Soroti Kebutuhan Akomodasi untuk 5.000 Lebih Tamu Porprov II

  • 14 Sep 2026 16:58 WIB
  •  Malinau
Poin Utama
  • KONI Kalimantan Utara mengidentifikasi kebutuhan akomodasi untuk lebih dari 5.000 peserta Porprov Kaltara yang akan berlangsung di Kabupaten Malinau pada November mendatang.
  • Wakil Ketua I KONI Kaltara, Wiyono Adie, menyatakan bahwa akomodasi dan konsumsi merupakan dua aspek kritis yang memerlukan perhatian serius dalam penyelenggaraan event olahraga tersebut.
  • Permasalahan akomodasi dan konsumsi dinilai kerap menjadi tantangan umum dalam berbagai penyelenggaraan event olahraga di Indonesia.

RRI.CO.ID, Malinau - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Utara menyoroti kebutuhan akomodasi bagi lebih dari 5.000 orang yang diperkirakan datang ke Kabupaten Malinau selama pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kaltara pada November mendatang.

‎Wakil Ketua I KONI Kaltara, Wiyono Adie, mengatakan akomodasi dan konsumsi menjadi dua hal yang perlu mendapat perhatian serius dalam penyelenggaraan Porprov. Persoalan tersebut dinilai kerap menjadi tantangan dalam berbagai event olahraga.

‎"Kalau dari kasus-kasus yang selama ini kita ikuti, apakah Porprov, PON, itu masalah akomodasi dan konsumsi. Sebagai contoh, ini prediksi ya, itu sekitar 5 ribuan lebih yang datang. Contoh Nunukan saja, dari informasi yang kami dengar itu 744 orang," kata Wiyono di Malinau, Senin (14/9/2026).

‎Menurutnya, jumlah tersebut belum termasuk kontingen tuan rumah Malinau dan daerah lain yang akan datang ke Malinau. Dengan jumlah kelas dan partai pertandingan yang mencapai ribuan, kebutuhan tempat tinggal selama Porprov menjadi salah satu hal yang harus diantisipasi sejak awal.

‎"Kalau kita lihat dari jumlah kelas, kemudian dari jumlah partai yang dipertandingkan itu 5 ribuan memang. Jadi ribuanlah. Artinya memang minimal 5 ribuan lebih itu. Nah, ini yang menjadi antisipasi," ujarnya.

‎Wiyono mengatakan, keterbatasan akomodasi berpotensi menjadi persoalan apabila tidak dipersiapkan dengan baik. "Dari PIB sudah menyampaikan bahwa fasilitas yang digunakan itu selain hotel juga ada guesthouse-guesthouse punya penduduk yang bisa digunakan," katanya.

‎Hal ini dibenarkan Ketua Umum KONI Kabupaten Malinau, Ernes Silvanus. Saat dikonfirmasi terpisah, Ernes mengatakan, keterbatasan kapasitas hotel dan penginapan telah diantisipasi dengan melibatkan masyarakat dalam penyediaan homestay.

‎Menurut Ernes, masyarakat Malinau telah diberikan edaran untuk turut menyediakan rumah yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal sementara bagi kontingen, termasuk menyediakan kendaraan yang dapat disewakan.

‎"Jauh sebelumnya kita sudah sampaikan tentang keterlibatan masyarakat, terutama dalam menyediakan homestay dan sejenisnya, bahkan kendaraan. Mobil, motor, sepeda yang bisa disewakan. Kita sudah buat edaran," ujar Ernes.

‎Ia memperkirakan kapasitas kamar yang tersedia di Malinau tidak akan mencukupi untuk menampung seluruh kontingen, terutama beberapa hari menjelang hingga berlangsungnya Porprov.

‎"Kami yakin dan percaya kapasitas kamar yang ada di Malinau pada hari H-3 sampai nanti pelaksanaan pasti tidak cukup. Jadi solusi terbaik itu adalah mempersiapkan rumah-rumah masyarakat," katanya.

‎KONI Malinau telah mendata rumah masyarakat yang bersedia menjadi homestay. Informasi tersebut nantinya disampaikan kepada kontingen untuk kemudian melakukan komunikasi langsung dengan pemilik rumah.

‎"Kita list informasi rumah, nomor telepon, nanti negosiasi sepenuhnya antara kontingen dengan pemilik rumah. KONI Malinau tidak ikut. Kita fasilitasi saja," ungkap Ernes.

‎Menurut Ernes, skema tersebut mendapat respons positif dari sejumlah KONI kabupaten. Pelibatan masyarakat diharapkan dapat menjadi solusi atas keterbatasan akomodasi sekaligus mendukung kelancaran penyelenggaraan Porprov Kaltara di Malinau.

‎Sedangkan terkait mekanisme penyediaan konsumsi, kata Wiyono, saat ini masih dalam pembahasan, apakah menjadi tanggung jawab masing-masing kontingen atau ditangani langsung oleh Panitia Inti Besar (PIB) Porprov.

‎"Apakah sistemnya ini kita serahkan kepada kontingen atau memang langsung di-tackle oleh PIB Porprov. Masalahnya kalau di-tackle oleh PIB Porprov itu ada co-sharing. Jadi ini banyak pertimbangan supaya tidak menimbulkan masalah," tuturnya.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....