RRI.CO.ID, Malinau: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau melalui Bappeda dan Litbang menghadiri Pra Musrenbang Tematik Stunting tingkat Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Tahun 2026 di Aula Serbaguna Kantor Gadis I Provinsi Kaltara, belum lama ini.

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPPS) Provinsi Kaltara.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau, Yosep, S.T., M.T., memaparkan pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Malinau. Hal itu mencakup analisis situasi, evaluasi pelaksanaan, program prioritas hingga rencana aksi ke depan.

Ia menjelaskan berdasarkan hasil analisis situasi, terdapat sejumlah faktor determinan penyebab stunting di Kabupaten Malinau. "Di antaranya masih terbatasnya akses air minum layak di beberapa wilayah pedesaan, persoalan sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), pola asuh serta tingkat pengetahuan orang tua, hingga ketahanan pangan rumah tangga," kata Yosep..

Selain itu, dipengaruhi tingginya kasus penyakit penyerta seperti diare dan kecacingan pada balita, rendahnya pemahaman terkait pemberian makan bayi dan anak (PMBA). Termasuk pentingnya ASI eksklusif dan imunisasi, serta keterbatasan konsumsi protein hewani di beberapa desa juga menjadi perhatian.

Yosep mengungkapkan dari sisi pelaksanaan, Pemkab Malinau telah mendorong penguatan konvergensi hingga tingkat kecamatan dan desa melalui pengaktifan peran TPPPS. Termasuk juga pemanfaatan dana desa untuk pemberian makanan tambahan (PMT) lokal, pelaksanaan rembuk stunting desa, serta peningkatan sarana prasarana posyandu. “Selain itu, kami juga terus melakukan sosialisasi dan pembinaan terkait perubahan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting,” jelasnya.

Meski demikian, pihaknya mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan kapasitas kader posyandu dalam melakukan pengukuran, belum optimalnya sinkronisasi data antara kabupaten dan kecamatan, serta belum maksimalnya peran TPPPS di lapangan.

Untuk itu, Pemkab Malinau menetapkan sejumlah program prioritas (quick win) guna memberikan dampak langsung terhadap penurunan angka stunting. "Di antaranya optimalisasi pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal dengan memanfaatkan ikan sungai dan hasil pertanian setempat sebagai bahan MP-ASI," bebernya.

Kemudian pelaksanaan Audit Kasus Stunting (AKS) guna mempertajam identifikasi risiko pada kelompok sasaran, serta Gerakan Serentak Malinau Terpadu (GERTAK MANDAU) melalui penimbangan dan pengukuran balita secara serentak disertai edukasi gizi di seluruh posyandu. "Ke depan, rencana program kegiatan difokuskan pada penguatan keberlanjutan intervensi, peningkatan kualitas layanan, serta kolaborasi lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Malinau," tutur Yosep. (Dayat)