RRI.CO.ID, Malinau - Dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi para operator sekolah di Hotel Mahkota, pada Senin (27/4/2026).

Kegiatan ini difokuskan pada satuan pendidikan yang menjadi uji petik Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara) Tahun Anggaran 2025. Kemudian mencakup pemutakhiran data Dapodik di wilayah perkotaan, pedalaman, hingga perbatasan.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, Dr. Muhammad Fiteriady, S.STP., M.Si., mengatakan sebanyak 107 operator dari sekolah TK, SD dan SMP se Kabupaten Malinau mengikuti bimtek ini.

Ia menjelaskan bahwa Dapodik merupakan basis data utama dalam dunia pendidikan yang memuat berbagai informasi penting, mulai dari jumlah siswa hingga kondisi sarana dan prasarana sekolah.

"Dapodik ini adalah dasar dari seluruh data pendidikan. Tahun 2025 lalu, BPK melakukan audit dan menemukan sejumlah permasalahan, seperti data yang tidak valid dan tidak sesuai kondisi riil. Karena itu, kami melakukan perbaikan dan pemutakhiran data sesuai rekomendasi dalam LHP BPK," katanya.

Pelaksanaan Bimtek dibagi dalam dua gelombang agar proses perbaikan data lebih fokus dan optimal. Pada tahap pertama, sebanyak 49 satuan pendidikan yang menjadi sampel uji petik BPK menjadi prioritas pembenahan.

"Kita memang tidak undang semua sekolah dalam bimtek tahap pertama ini karena nanti ada beberapa sekolah yang akan kita langsung kunjungi ke lokasi sekolah sebagai pembanding setelah dilakukan bimtek ini," bebernya.

Sementara itu, 65 sekolah di wilayah pedalaman dan perbatasan akan ditangani melalui kunjungan langsung ke lapangan. "Kami tidak ingin hanya sekadar memenuhi rencana aksi, tapi datanya tidak valid. Jadi kami fokuskan bertahap agar benar-benar berkualitas. Selama tiga hari pelaksanaan, saya akan memonitor langsung agar operator bertanggung jawab terhadap data yang mereka input," tegas mantan Kabag Humas Setkab Malinau ini.

Menurut Fiteriady, salah satu penekanan utama dalam pelatihan ini adalah tanggung jawab operator terhadap keakuratan data. "Pasalnya, Dapodik menjadi acuan penting dalam pengambilan kebijakan, baik untuk perencanaan pembangunan daerah maupun peningkatan kualitas pendidikan," tuturnya. (Dayat)