KBRN, Malinau: Salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan di bidang Pendidikan, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Malinau menggelar forum konsultasi public (FKP) yang melibatkan sejumlah pihak terkait bidang Pendidikan untuk mendapatkan saran dan masukan untuk perbaikan.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, Francis, M.Pd mengatakan, Forum Diskusi Publik Dinas Pendidikan ini dilaksanakan sebagai wadah dialog, tukar gagasan, serta penjaringan aspirasi dari pihak terkait yang peduli dengan Pendidikan. Khususya dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Disdik Malinau.

Melalui Forum Konsultasi Publik ini, diharapkan terjalin sinergi dan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah daerah dengan para pemangku kepentingan. “Komitmen bersama tersebut menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, cepat, akuntabel, serta berorientasi pada kepuasan Masyarakat,” kata Francis saat membuka forum konsultasi public Disdik tersebut pada Jumat (21/11/2025) pagi di ruang rapat lantai 1 Dinas Pendidikan Malinau di Desa Kuala Lapang, Kecamatan Mainau Barat, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara.

Karena itu, Francis juga menyebutkan empat tujuan utama digelarnya forum konsultasi public ini. Pertama yaitu meningkatkan kualitas layanan melalui identifikasi kelemahan atau kekurangan dalam standar, prosedur, atau hasil layanan yang ada berdasarkan pengalaman pengguna di lapangan.

“Kedua, yaitu penyusunan kebijakan yang tepat sasaran dengan memastikan bahwa kebijakan atau program yang akan ditetapkan benar-benar relevan, dibutuhkan, dan dapat menjawab masalah nyata yang dihadapi oleh Masyarakat,” jelasnya.

Yang ketiga, sambung Kepala Dinas Kominfo Malinau ini, akuntabilitas dan transparansi dengan membuka proses pengambilan keputusan kepada public. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mendengarkan, dan memberikan penjelasan atas keputusan yang diambil. “Sedangkan yang keempat yaitu penciptaan Rasa Kepemilikan kepada masyarakat sehingga merasa dilibatkan dan menjadi bagian dari Solusi terhadap kebijakan yang telah disepakati,” ungkapnya.(*)