Efisiensi APBD 2027, Wabup Malinau: Pendidikan dan Kesehatan Tetap Diperkuat

RRI.CO.ID, Malinau - Penguatan sektor pendidikan dan kesehatan menjadi salah satu komitmen yang disampaikan Wakil Bupati Malinau, Jakaria, dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2027.

Hal tersebut disampaikan Jakaria menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Malinau terhadap Nota Pengantar Raperda tentang APBD 2027 dalam Rapat Paripurna ke-5 DPRD Kabupaten Malinau Masa Sidang III Tahun 2026 di Ruang Rapat Gabungan Komisi, Senin (5/10/2026)

Jakaria mengatakan, di tengah kondisi fiskal daerah dan kebijakan efisiensi anggaran, sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi perhatian Pemkab Malinau dalam penyusunan APBD 2027.

Menurutnya, kedua sektor tersebut berkaitan langsung dengan target pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Malinau.

“Bidang kesehatan dan pendidikan ini terus akan kita perkuat, karena memang target utama kita dalam visi-visi kita yaitu peningkatan sumber daya manusia,” ujar Jakaria.

Namun, Jakaria menegaskan penguatan program tersebut masih akan menyesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah. Efisiensi tetap diperlukan dengan memilah belanja yang dianggap tidak terlalu mendesak.

Ia juga menyebut kondisi geografis Kabupaten Malinau yang luas dan memiliki wilayah dengan tingkat aksesibilitas berbeda menjadi tantangan tersendiri dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Karena itu, menurutnya, seluruh perangkat daerah perlu bekerja maksimal agar keterbatasan fiskal tidak menghambat pemenuhan kebutuhan masyarakat, terutama pada sektor-sektor yang menjadi prioritas pembangunan.

“Apapun bentuk kondisi kita, kita akan mengefisiensi hal-hal yang menurut kita tidak terlalu mendesak. Nanti ini kebijakan pimpinan,” katanya.

Jakaria juga mengaitkan penguatan sumber daya manusia dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, hal tersebut penting mengingat mayoritas masyarakat Malinau bekerja sebagai petani.

“Peningkatan sumber daya manusia ini juga tidak terlepas dari peningkatan pendapatan masyarakat kita yang notabenenya adalah mayoritas petani,” ujarnya.

Sementara itu, pandangan umum fraksi-fraksi DPRD juga menyoroti perlunya menjaga belanja wajib pemerintah di tengah kebijakan efisiensi fiskal. Masukan tersebut, kata Jakaria, akan menjadi bahan bagi pemerintah daerah dalam tahapan pembahasan RAPBD 2027.

Ia menambahkan, pemerintah daerah nantinya akan memberikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi melalui perangkat daerah teknis sesuai bidang masing-masing.

Pembahasan tersebut selanjutnya akan menentukan arah dan prioritas anggaran sebelum Raperda APBD 2027 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Jakaria berharap proses pembahasan RAPBD dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang tetap mampu menopang kebutuhan dasar masyarakat, sekaligus menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.