APBD Perubahan 2026 Menyusut, Pemkab Malinau Garansi Layanan Dasar Tetap Aman

RRI.CO.ID, Malinau - Penyesuaian postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2026 dipastikan tidak akan mengganggu program-program pelayanan dasar bagi masyarakat.

Meskipun alokasi Belanja Daerah harus dipangkas sebesar Rp82,21 miliar, Pemerintah Kabupaten Malinau memberikan garansi penuh bahwa sektor-sektor vital tetap terlindungi.

Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, menegaskan bahwa langkah efisiensi yang diambil pemerintah daerah dirancang secara selektif. Pemangkasan anggaran difokuskan pada belanja operasional internal dan kegiatan non-mendesak, agar alokasi untuk kebutuhan mendasar masyarakat tidak tergerus.

Di tengah penurunan target pendapatan dan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat, Pemkab Malinau memilih untuk mempertahankan pos anggaran yang berdampak langsung pada kesejahteraan publik dan birokrasi.

"Kesehatan tetap kita pertahankan, pendidikan tetap kita amankan, termasuk TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) juga kita amankan, air bersih juga kita tetap amankan," tegas Wempi usai penetapan peraturan daerah (Perda) APBD-P 2026 di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Malinau, Selasa (28/9/2026).

Selain sektor pelayanan dasar, program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), ketahanan pangan, hingga Subsidi Ongkos Angkut (SOA) untuk mengendalikan inflasi daerah dipastikan tetap berjalan sesuai rencana awal.

Sikap senada disampaikan oleh pihak legislatif. Ketua DPRD Malinau, Ping Ding, menekankan bahwa penurunan angka pada APBD-P tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

DPRD Malinau mengapresiasi komitmen pemerintah daerah yang tetap mengawal sektor prioritas di tengah keterbatasan anggaran.

"Terhadap program unggulan, kemudian layanan dasar, kita berharap tidak ada layanan yang ditinggalkan, baik pendidikan maupun kesehatan. Sekalipun angka kita turun, tapi kalau kita bisa belanjakan dengan tepat, kami anggap itu bagian dari kerja kita yang baik," kata Ping Ding.

Secara rinci, alokasi Belanja Daerah mengalami penyusutan dari Rp2,34 triliun menjadi Rp2,26 triliun, atau berkurang sebesar Rp82,21 miliar (3,51 persen). Sementara itu, Pendapatan Daerah terkoreksi dari Rp1,81 triliun menjadi Rp1,79 triliun, setelah mengalami penurunan sekitar Rp17,78 miliar (0,98 persen).

Di pos pembiayaan, Penerimaan Pembiayaan yang bersumber dari SiLPA berkurang sebesar Rp96,41 miliar (16,42 persen), dari rencana awal Rp587 miliar menjadi Rp490,58 miliar. Adapun Pengeluaran Pembiayaan dipangkas hingga 50 persen, dari alokasi awal Rp60 miliar menjadi Rp30 miliar.