RRI.CO.ID, Malinau – Rapat Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026 menegaskan pentingnya menjaga kinerja pemerintahan tetap pada jalur yang benar, agar pembangunan berjalan tepat mutu, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat biaya.

Hal ini disampaikan Bupati Malinau Wempi W. Mawa SE, MH dalam rangkaian kegiatan yang berlangsung dua hari, Rabu (22/7) di ruang Laga Feratu lantai kantor Bupati Malinau.

Bupati Malinau juga menyoroti istilah diskresi: di tengah beragam aturan yang berlaku, setiap langkah kebijakan tetap harus memiliki landasan hukum yang kuat, terutama dalam merespons situasi dan kondisi kedaruratan yang mendesak.

Selain itu, capaian peningkatan kapasitas pengawasan seluruh Inspektorat di Kaltara dari level tiga menjadi level dua sesuai Permen BPKP Nomor 6 Tahun 2025 patut disyukuri namun tetap memerlukan perhatian serius agar kepercayaan masyarakat dan pemerintah pusat senantiasa terjaga.

“Saya berharap rapat ini melahirkan rekomendasi bersama, yang menjadi suara kita semua guna memberi ruang pendampingan dan pencegahan bagi pemerintah daerah, termasuk desa, dalam mempercepat sinergi program nasional maupun daerah,” ujarnya.

Diusulkan pula dibentuk wadah diskusi lanjutan yang melibatkan seluruh Kepala Daerah, Inspektorat, hingga Pengawasan Pusat, guna merumuskan catatan bersama yang kemudian disampaikan secara kolektif kepada pemerintah pusat. Tujuannya agar persoalan spesifik daerah menjadi acuan perbaikan sistem pengawasan yang lebih adaptif.

Tiga harapan utama yang ditekankan: pertama, terjalinnya sinergi antar-APIP yang lebih erat; kedua, terciptanya komitmen bersama meningkatkan kompetensi sesuai standar; ketiga, terwujudnya akuntabilitas yang mendukung pembangunan berkualitas.

“Kami sebagai kepala daerah memikul beban menyelesaikan tiga sekaligus: program Presiden, program Gubernur, dan program daerah sendiri. Ketiganya harus berjalan selaras dan konsisten demi tercapainya kesejahteraan masyarakat yang merata,” pungkasnya. (*)