Bupati Malinau Minta Kewenangan Pendidikan SLTA Dikembalikan ke Daerah

  • 22 Jul 2026 15:51 WIB
  •  Malinau

RRI.CO.ID, Malinau – Sebagai Ketua Bidang Advokasi Pendidikan di organisasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) sekaligus pemegang amanah program unggulan daerah, Bupati Malinau Wempi W. Mawa SE, MH menegaskan keseriusan menjalankan program “Wajib Belajar Malinau Maju”, yang menjamin seluruh peserta didik di wilayahnya mendapatkan kelengkapan perlengkapan sekolah secara utuh mulai dari seragam, alas kaki, tas, hingga alat tulis, yang dibiayai sepenuhnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Kebijakan ini mencakup seluruh jenjang pendidikan, termasuk Sekolah Menengah Atas yang secara administratif kini menjadi wewenang Pemerintah Provinsi. “Saya secara konsisten menyuarakan agar kewenangan pengelolaan SMA dikembalikan ke Kabupaten/Kota, karena kitalah yang paling paham kondisi riil dan persoalan yang dihadapi warga kita. Jika kewenangan ini terputus, semangat pembangunan pendidikan di tingkat daerah pun menjadi terhambat,”kata Bupati Malinau, Wempi .Mawa pada Rapat Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026 di Kabupaten Malinau, Rabu (22/7).

Penerapan aturan Penerimaan Peserta Didik Baru juga perlu disertai sosialisasi dan kesepahaman bersama agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda. “Kita tidak boleh serta-merta melepas tanggung jawab dan mengatakan bahwa kekurangan pada jenjang SMA adalah murni urusan provinsi. Bagi kami, pendidikan adalah hak konstitusional seluruh warga negara dan kewajiban pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” tambahnya.

Terkait bantuan yang diberikan kepada siswa tingkat SLTA, Bupati menjelaskan bahwa penyaluran dilakukan melalui jalur yang disesuaikan dengan regulasi yang berlaku, namun tetap menjamin terlaksananya janji yang telah disampaikan kepada masyarakat. “Saya meminta pengawasan yang konstruktif dari BPKP agar pelaksanaan kebijakan ini tidak menimbulkan permasalahan hukum bagi pelaksana, namun janji yang disampaikan kepada rakyat harus terpenuhi. Saya hanya memiliki lima program prioritas, dan pendidikan adalah salah satunya. Saya tidak akan membiarkan janji yang menjadi alasan rakyat memilih saya tidak terlaksana,” tegasnya.

Ke depannya, pembangunan pendidikan di Malinau tidak hanya berfokus pada kelengkapan fasilitas. "Melainkan juga peningkatan kualitas pendidik serta perbaikan sarana dan prasarana secara menyeluruh guna mencetak generasi yang lebih baik dan berdaya saing " tukasnya.(*)

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....