Evaluasi PPPK, PJLP dan ASN Jadi Kunci Tata Kelola Pemerintahan

RRI.CO.ID, Malinau - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, dan akuntabel.

Hal itu disampaikan Asisten III Administrasi Umum Pemkab Malinau, Francis, S.Pd., M.Pd., saat membuka kegiatan Evaluasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) dan kedisiplinan ASN tahun 2026, Kamis (25/6/2026).

Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat sangat bergantung pada kualitas, kinerja, dan kedisiplinan aparatur. Hal ini juga selaras dengan amanat Undang‑Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang mewajibkan penerapan manajemen berbasis sistem merit, profesionalitas, kompetensi, kinerja, dan integritas.

“Evaluasi terhadap PPPK menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh tenaga pegawai memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, evaluasi berkala juga wajib dilakukan terhadap PJLP, agar keberadaannya benar‑benar sesuai beban kerja, efisien, dan akuntabel," kata Francis dihadapan peserta sosialisasi.

Sosialisasi ini bertujuan menyamakan pemahaman seluruh perangkat daerah mengenai mekanisme penilaian, mulai dari aspek kinerja, kehadiran, kepatuhan aturan, hingga kontribusi kerja. "Evaluasi tersebut tidak hanya sebagai bentuk pengawasan, melainkan sarana pembinaan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja " ujar Francis.

Selain soal kinerja, sambung mantan Kepala SMA Negeri 1 Malinau ini, penguatan kedisiplinan ASN juga menjadi materi utama. Disiplin dimaknai lebih luas daripada sekadar kehadiran dan jam kerja. "Yaitu mencakup sikap, perilaku, etika serta tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat yang menjunjung tinggi integritas dan loyalitas," tegasnya.

Ia berharap seluruh peserta kegiatan mengikuti materi dengan sungguh‑sungguh dan menyampaikan kendala yang dihadapi di masing‑masing satuan kerja. "Kepala Bagian, Sekretaris Perangkat Daerah, hingga Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian harus berperan aktif sebagai ujung tombak penerapan hasil sosialisasi di lingkungan kerjanya masing‑masing," bebernya.

Francis mengapresiasi seluruh pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dan berharap pengelolaan kepegawaian di lingkungan Pemkab Malinau semakin terarah, disiplin, dan profesional demi mewujudkan Malinau yang maju dan sejahtera. (Dayat)