Program Wajib Belajar Malinau Maju Dievaluasi

RRI.CO.ID, Malinau - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Malinau melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Wajib Belajar Malinau Maju. Program ini diarahkan tidak hanya sebatas bantuan fisik, tetapi juga peningkatan kualitas pendidikan.

Pada 2025, bantuan fisik berupa perlengkapan sekolah diberikan pada 23.460 siswa jenjang PAUD hingga SMA. Hal itu sebagai realisasi dukungan pemerintah daerah melalui salah satu program unggulan Pemkab Malinau.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, Muhammad Fiteriady, mengatakan program tersebut kini dibedah kembali agar lebih tepat sasaran. Evaluasi dilakukan dengan menyesuaikan rencana strategis dinas dan visi-misi kepala daerah.

“Program ini tidak hanya dari sisi pemberian seragam gratis. Harus dibedah kembali sesuai arahan Bupati,” ujarnya belum lama ini.

Ia menjelaskan, penguatan program mencakup seluruh jalur pendidikan, baik pendidikan formal, maupun pendidikan nonformal dan kesetaraan. “Semua jalur harus diberdayakan agar target peningkatan kualitas sumber daya manusia bisa tercapai,” katanya.

Menurutnya, pembenahan program dilakukan seiring dengan upaya peningkatan mutu pendidikan yang masih tergolong rendah. Saat ini, capaian nilai pendidikan Malinau masih berada di bawah rata-rata provinsi. “Ini menjadi tantangan sekaligus motivasi bagi kami untuk terus memperbaiki kualitas pendidikan,” bebernya.

Disdik Malinau telah melakukan validasi dan sinkronisasi data pendidikan. Data tersebut disesuaikan dengan Dapodik dan kondisi nyata di lapangan sebagai dasar pengambilan kebijakan.

“Kami ingin memastikan intervensi kebijakan tepat sasaran, sehingga data harus valid,” ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga menindaklanjuti hasil audit kinerja BPK tahun 2025. Rekomendasi audit menjadi acuan dalam menyusun langkah strategis ke depan. “Kami sudah berkoordinasi dengan DPRD terkait hasil audit. Ini menjadi pedoman dalam memperbaiki sistem pendidikan,” kata Muhammad Fiteriady.

Tantangan utama masih berada pada rendahnya literasi dan numerasi peserta didik. Kondisi tersebut terjadi secara merata di berbagai wilayah.

“Baik di perkotaan maupun pedalaman, masalahnya relatif sama. Ini yang menjadi fokus perbaikan,” ujarnya.

Sementara itu, indikator lain seperti kebinekaan, toleransi, dan kenyamanan sekolah dinilai sudah cukup baik. Untuk itu, peningkatan kemampuan intelektual siswa perlu menjadi prioritas.

Disdik menegaskan langkah perbaikan akan mengacu pada 15 indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan untuk memastikan arah kebijakan tetap terukur dan berkelanjutan.

Muhammad Fiteriady optimistis pembenahan program Wajib Belajar Malinau Maju dapat menjadi fondasi peningkatan kualitas pendidikan. Meski membutuhkan waktu, langkah tersebut dinilai penting untuk hasil jangka panjang. (Ading)

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠