RRI.CO.ID, Malinau - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau mendukung penguatan sistem pemasyarakatan di daerah. Baik melalui keberadaan Balai Pemasyarakatan maupun rencana pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Bupati Malinau Wempi W. Mawa, mengatakan kebutuhan fasilitas pemasyarakatan semakin penting mengingat banyak warga binaan asal Malinau saat ini menjalani hukuman di luar daerah. Seperti di Lapas Tarakan, Nunukan hingga Samarinda Provinsi Kaltim.

"Pemkab Malinau secara resmi telah menyurati kementerian terkait dan saya juga sudah berkomunikasi langsung agar Kabupaten Malinau dapat diprioritaskan untuk pembangunan Lapas,” kata bupati usai menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Tarakan, Rita Ribawati di Ruang Intulun, Kamis (12/03/2026).

Ia menegaskan, keberadaan Bapas maupun Lapas tidak hanya menjadi tempat menjalani hukuman, tetapi juga berfungsi sebagai pusat pembinaan bagi napi sebelum kembali ke tengah masyarakat. “Kerja sama ini dilakukan sebagai langkah penguatan pembinaan dan pengawasan terhadap warga binaan yang berasal dari Kabupaten Malinau,” jelasnya.

Proses pembinaan yang baik menjadi kunci agar warga binaan dapat kembali menjalani kehidupan secara normal tanpa mengulangi kesalahan yang sama. “Warga binaan ini pada akhirnya pasti kembali ke masyarakat. Karena itu penting agar proses pembinaan dan pengawasan berjalan baik sehingga mereka tidak mengulangi perbuatannya,” harap Wempi.

Sebagai bentuk dukungan terhadap program tersebut, Pemkab Malinau juga menyatakan kesiapan untuk menyediakan fasilitas yang dapat dimanfaatkan sementara oleh pihak Bapas dalam menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan.

"Dengan adanya petugas Bapas yang berkantor di Malinau, pengawasan terhadap warga binaan yang sedang menjalani pembebasan bersyarat maupun program integrasi sosial diharapkan dapat dilakukan lebih efektif," tuturnya. (Dayat/sti)