RRI.CO.ID, Malinau – Bupati Malinau, Wempi W Mawa menghadiri Rapat Pembahasan Kontribusi Pemanfaatan Kawasan Mangrove dan Gambut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digelar di Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Selasa (03/03/2026).

Rapat tersebut untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam khususnya mangrove dan gambut dapat memberikan kontribusi nyata bagi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Sekaligus mendukung pembangunan rendah karbon berbasis masyarakat.

Bupati Malinau, Wempi W Mawa menyampaikan apresiasinya atas adanya nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dengan PT IKL terkait pengelolaan karbon.

Ia mengaku baru pertama kali mendengar secara resmi adanya MoU, meski sebelumnya pihak perusahaan sempat berkomunikasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau.

Menurutnya, kesatuan langkah antara pemerintah provinsi dan kabupaten sangat penting agar daerah memperoleh kompensasi adil dari kawasan hutan yang selama ini dijaga. “Kami pada prinsipnya sangat mendukung. Tapi tentu kami berharap ada komunikasi teknis lebih lanjut kepada pemerintah kabupaten, agar kami mendapatkan data dan informasi lengkap,” katanya.

Wempi menjelaskan Kabupaten Malinau memiliki potensi gambut sekitar 42 ribu hektar dan hampir 90 persen wilayahnya berada dalam kawasan hutan lindung. Bahkan, separuh wilayah administrasi Kaltara berada di Kabupaten Malinau, yang selama ini dikenal sebagai salah satu paru-paru dunia karena luasnya tutupan hutan.

Ia menegaskan, hutan-hutan tersebut dijaga oleh masyarakat, khususnya masyarakat adat. Jadi sudah sepatutnya masyarakat adat mendapatkan manfaat dan perlindungan yang jelas dalam skema pengelolaan karbon.

"Regulasi yang kuat dan berpihak pada daerah menjadi kunci agar pengelolaan karbon tidak hanya menguntungkan pihak luar, tetapi benar-benar memberi dampak terhadap kesejahteraan masyarakat di dalam kawasan," tutur bupati. (Dayat/sti)