Ruang Fiskal Menyempit, Malinau Prioritaskan Layanan Dasar

RRI.CO.ID, Malinau - Ruang fiskal Kabupaten Malinau yang semakin terbatas menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten dan DPRD Malinau dalam pembahasan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Di tengah penurunan kemampuan fiskal daerah, layanan dasar serta penguatan ekonomi masyarakat dinilai tetap harus menjadi prioritas pembangunan.

Hal itu mencuat dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Sidang III Tahun 2026 DPRD Kabupaten Malinau di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Malinau, Senin (5/10/2026), dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar Raperda APBD Malinau 2027.

Wakil Bupati Malinau Jakaria mengatakan, kondisi fiskal yang menurun menuntut pemerintah lebih cermat dalam menentukan prioritas anggaran. Belanja wajib pemerintah, menurutnya, tetap harus dijaga agar pelayanan kepada masyarakat tidak terdampak.

“Banyak harapan-harapan dari wakil-wakil rakyat kita yang terhormat ini terhadap bagaimana kita menyikapi penurunan anggaran, efisiensi, terutama kebijakan-kebijakan fiskal daerah. Dewan juga berharap belanja-belanja wajib pemerintah untuk terus dijaga,” ujar Jakaria saat ditemui usai agenda tersebut.

Ia menyebut pemerintah akan menindaklanjuti berbagai masukan fraksi melalui perangkat daerah teknis, termasuk terkait upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, kebijakan peningkatan pendapatan harus tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat agar tidak menambah beban.

“Ini perlu kebijakan pimpinan, Bupati Malinau, untuk menyikapi ini karena tidak bisa berbenturan untuk menambah pendapatan dan juga tidak mungkin bertentangan dengan kewajiban oleh masyarakat Kabupaten Malinau,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Malinau Ping Ding menegaskan, keterbatasan fiskal tidak boleh membuat program pembangunan kehilangan arah. Program yang dijalankan harus dibahas secara transparan dan diarahkan untuk menjawab persoalan masyarakat, dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama.

“Di tengah-tengah penurunan fiskal daerah, kita tetap mendorong program pembangunan yang ada akan dibicarakan secara jelas dan transparan, kemudian kita berusaha tepat sasaran sehingga persoalan yang dihadapi masyarakat bisa tertangani dengan baik. Pelayanan dasar pendidikan, kesehatan itu utama dulu,” ujar Ping Ding.

Selain layanan dasar, DPRD mendorong agar APBD 2027 lebih kuat menjawab persoalan ekonomi masyarakat. Ping Ding menilai sektor pertanian menjadi salah satu ruang yang dapat dikembangkan karena sebagian besar masyarakat Malinau menggantungkan penghasilan dari sektor tersebut.

“Kami berharap nanti untuk peningkatan ekonomi masyarakat betul-betul digenjot secara khusus sektor pertanian karena ruang itu yang bisa kita buka,” katanya.

Menurutnya, kondisi fiskal yang terbatas justru harus mendorong pemerintah untuk lebih banyak melahirkan inovasi, bukan sekadar menyusun program. Target produksi dan hasil pembangunan harus mulai diarahkan pada capaian yang terukur.

“Sekarang di tengah-tengah kesulitan seperti ini justru harusnya muncul inovasi, kita kerja keras. Kita bukan lagi bicara memprogramkan, menjalankan, tapi saat ini sudah harus jadi. Kalau memang pertanian itu harus jadi, kalau memang kita harus bisa dapat sekian ton, kenapa tidak?” ujarnya.

Ping Ding juga mengingatkan agar peningkatan pendapatan daerah melalui sektor pajak dilakukan secara hati-hati. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan terlebih dahulu adanya akses dan ruang ekonomi yang memungkinkan masyarakat meningkatkan pendapatan sebelum menambah tekanan melalui kewajiban pajak.

“Kalau sektor pajak kita tekan-tekan sementara pendapatan mereka juga belum terjawab, itu peran pemerintah mengakses ekonomi masyarakat itu seperti apa?” katanya.

Karena itu, penguatan ekonomi lokal dinilai penting agar perputaran ekonomi dapat lebih banyak terjadi di Malinau.

Dengan kondisi fiskal yang semakin terbatas, Pemkab dan DPRD Malinau menilai arah APBD 2027 perlu lebih selektif, dengan menjaga layanan dasar tetap berjalan sekaligus mendorong sektor-sektor produktif agar mampu memperkuat pendapatan masyarakat.