Pendidikan dan Kesehatan Pedalaman Malinau Perlu Diperkuat

RRI.CO.ID, Malinau - Fraksi NasDem, PPP, Perindo dan PKB (NP3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malinau meminta pemerintah daerah memastikan anggaran 2027 mampu memperkuat pemerataan pelayanan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan di wilayah pedalaman serta perbatasan.

Hal tersebut menjadi bagian dari pandangan umum Fraksi NP3 yang disampaikan Juru Bicara Fraksi, Jamaludin, dalam Rapat Paripurna ke-5 DPRD Kabupaten Malinau Masa Sidang III Tahun 2026, Senin (5/10/2026). Rapat di Ruang Rapat Gabungan Komisi tersebut membahas pemandangan umum fraksi terhadap Nota Pengantar Raperda APBD Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2027.

Dalam bidang pendidikan, Fraksi NP3 meminta pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) dilakukan secara transparan dan tepat sasaran. Perhatian juga diminta diberikan terhadap peningkatan kualifikasi dan kesejahteraan guru, terutama mereka yang bertugas di daerah pedalaman dan perbatasan.

“Pastikan dana BOS dan BOP dikelola secara transparan dan tepat sasaran dengan memperhatikan peningkatan kualifikasi dan kesejahteraan guru, terutama di daerah pedalaman dan perbatasan,” ujar Jamaludin.

Di bidang kesehatan, Fraksi NP3 meminta pemerintah daerah melengkapi peralatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), puskesmas maupun pustu. Jaminan ketersediaan obat-obatan dan vaksin juga dinilai penting, terutama bagi masyarakat di wilayah pedalaman dan perbatasan.

“Mohon lengkapi peralatan medis rumah sakit umum daerah dan puskesmas atau pustu dengan jaminan ketersediaan obat-obatan dan vaksin di daerah pedalaman maupun perbatasan,” katanya.

Fraksi NP3 menilai persoalan ketersediaan obat perlu menjadi perhatian serius agar tidak kembali muncul isu di media sosial mengenai kekosongan obat di daerah pedalaman. Selain ketersediaan sarana dan obat, sistem rujukan antar-fasilitas kesehatan juga diminta diperbaiki agar masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih optimal.

“Sehingga tidak lagi isu yang berkembang di sosial media terkait kehabisan obat di daerah pedalaman serta memperbaiki sistem rujukan antar-fasilitas kesehatan,” ujar Jamaludin.

Pandangan tersebut disampaikan dalam konteks luas wilayah Kabupaten Malinau yang membutuhkan pemerataan pembangunan. Fraksi NP3 mencatat belanja modal dalam rancangan APBD 2027 masih sekitar 14,71 persen dari total belanja, sehingga pembangunan infrastruktur jalan hingga wilayah pedalaman dan perbatasan perlu tetap menjadi prioritas.

Selain pelayanan dasar, Fraksi NP3 melihat sektor olahraga, pariwisata dan kebudayaan memiliki potensi memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi UMKM daerah. Karena itu, potensi tersebut dinilai perlu diarahkan sebagai bagian dari upaya membangun kemandirian ekonomi kreatif berbasis kerakyatan.

“Kami memandang eksistensi keolahragaan dan pariwisata kebudayaan memberikan dampak positif pada perkembangan ekonomi UMKM daerah. Daerah harus mampu melihat ini sebagai potensi kemandirian ekonomi kreatif kerakyatan,” kata Jamaludin.

Untuk mendukungnya, fasilitas olahraga dan pariwisata diminta tidak hanya dijaga, tetapi juga ditingkatkan sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Fraksi NP3 menyatakan pandangan umum terhadap rancangan APBD Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2027 disetujui untuk dibahas lebih lanjut. Fraksi berharap APBD 2027 mampu menjadi instrumen pembangunan yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (Ading)