Fraksi NP3 Tekankan Optimalisasi PAD Malinau dalam APBD 2027

RRI.CO.ID, Malinau - Fraksi NasDem, PPP, Perindo dan PKB (NP3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malinau menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rancangan APBD Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2027. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi NP3, Jamaludin, saat menyampaikan pandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna ke-5 DPRD Kabupaten Malinau Masa Sidang III Tahun 2026, Senin (5/10/2026). Rapat berlangsung di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Malinau dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Nota Pengantar Raperda APBD 2027.

Rencana pendapatan daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2027 ditargetkan sebesar Rp1,724 triliun. Terdiri atas PAD sebesar Rp104,558 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp1,618 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp1,738 miliar.

Jamaludin menyebut pendapatan transfer masih menjadi sumber utama pendapatan daerah, dengan kontribusi sekitar 93,83 persen dari total pendapatan. Sementara PAD hanya sekitar 6,06 persen.

“Fraksi NP3 melihat pendapatan transfer menjadi sumber utama pendapatan, yaitu sekitar 93,83 persen dari total pendapatan yang terdiri dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah,” ujar Jamaludin.

Menurutnya, tingginya porsi transfer menunjukkan ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat masih cukup besar. Kondisi tersebut dinilai dapat menjadi risiko apabila terjadi perubahan atau penurunan alokasi transfer pada tahun mendatang.

“Ketergantungan kita masih cukup tinggi pada transfer pusat sehingga bisa menimbulkan risiko jika terjadi penurunan alokasi dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, potensi pendapatan asli daerah harus digali secara maksimal,” katanya.

Fraksi NP3 mendorong pemerintah daerah melakukan pemetaan dan pendataan terhadap objek pajak serta retribusi yang belum terjangkau. Potensi pendapatan dari sektor pariwisata, perkebunan dan pertambangan juga dinilai perlu dioptimalkan.

“Optimalkan potensi pajak dan retribusi daerah dengan melakukan pemetaan dan pendataan objek pajak serta retribusi yang belum terjangkau, termasuk pajak daerah dari sektor pariwisata, perkebunan dan pertambangan,” ujar Jamaludin.

Selain pajak dan retribusi, pemerintah daerah diminta meningkatkan pengelolaan kekayaan daerah, baik melalui pengelolaan aset maupun penyertaan modal agar memberikan hasil yang lebih optimal. Sosialisasi peraturan perpajakan daerah juga dinilai perlu diperkuat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi.

Fraksi NP3 turut menyoroti belanja modal yang masih relatif terbatas, yakni sekitar 14,71 persen dari total belanja. Dengan luas wilayah Kabupaten Malinau, pembangunan infrastruktur dinilai harus tetap menjadi perhatian agar dapat menjangkau wilayah pedalaman dan perbatasan.

Di sisi lain, Fraksi NP3 mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Malinau yang telah menyusun rancangan APBD 2027 sesuai kerangka peraturan perundang-undangan serta berpedoman pada RPJMD dan RKPD. Alokasi untuk urusan wajib pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum dinilai telah mendapat porsi yang cukup sesuai prioritas pembangunan.

Fraksi NP3 juga menilai rehabilitasi sarana pendidikan dan kesehatan serta pembangunan infrastruktur jalan di wilayah pedalaman dan perbatasan menjadi bagian penting dalam arah pembangunan daerah.

Fraksi NP3 menyatakan rancangan APBD Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2027 disetujui untuk dibahas lebih lanjut. Fraksi berharap APBD 2027 benar-benar menjadi instrumen yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malinau secara menyeluruh.