Efisiensi RAPBD 2027 Diminta Tak Kurangi Layanan Dasar

RRI.CO.ID, Malinau - Fraksi Perjuangan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malinau meminta Pemerintah Kabupaten Malinau memastikan efisiensi anggaran dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 tidak mengurangi kualitas pelayanan dasar masyarakat.

‎Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Perjuangan Rakyat, Marson, dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Sidang III Tahun 2026 dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi atas Raperda APBD Malinau 2027 di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Malinau, Senin (5/10/2026).

‎Marson mengatakan, kondisi fiskal Kabupaten Malinau yang semakin terbatas harus diikuti dengan evaluasi terhadap kualitas belanja daerah. Menurutnya, efisiensi perlu diarahkan pada belanja yang kurang berdampak langsung kepada masyarakat sehingga dapat membuka ruang lebih besar bagi program yang menjadi kebutuhan publik.

‎Dalam Rancangan APBD 2027, belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,724 triliun. Dari jumlah tersebut, belanja operasi direncanakan sekitar Rp1,165 triliun, sedangkan belanja modal sekitar Rp253,61 miliar.

‎Untuk belanja operasi, belanja pegawai mencapai sekitar Rp744,58 miliar dan belanja barang dan jasa sekitar Rp395,55 miliar.

‎Fraksi Perjuangan Rakyat memahami sebagian besar belanja pegawai merupakan kewajiban pemerintah yang harus dipenuhi. Namun, dalam kondisi fiskal yang semakin terbatas, komposisi belanja tersebut tetap dinilai perlu menjadi perhatian.

‎"Fraksi Perjuangan Rakyat meminta pemerintah daerah terus melakukan evaluasi terhadap kualitas belanja operasional, khususnya belanja yang bersifat administratif dan penunjang sehingga efisiensi benar-benar membuka ruang yang lebih besar bagi belanja yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat," ujar Marson.

‎Fraksi Perjuangan Rakyat juga menyoroti pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya serta rencana pinjaman daerah.

‎Fraksi ini meminta pengelolaan SILPA dilakukan secara transparan dengan menyertakan rincian yang komprehensif mengenai komponen pembentuk SILPA tahun sebelumnya.

‎Pengelolaan tersebut juga dinilai perlu menjamin akuntabilitas dalam pemanfaatannya. SILPA diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga proses perencanaan anggaran pada periode berikutnya dapat berjalan lebih presisi dan terukur.

‎Pada sektor pendidikan dan kesehatan, Fraksi Perjuangan Rakyat meminta pemerintah daerah memastikan keterbatasan fiskal tidak berujung pada penurunan kualitas pelayanan dasar.

‎Marson menyebut pertumbuhan penduduk turut menambah beban pemerintah, antara lain dalam penyediaan jaminan kesehatan untuk mencapai universal health coverage.

Fraksi Perjuangan Rakyat meminta efisiensi pada 2027 tidak mengurangi kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, termasuk bagi masyarakat di wilayah pedalaman dan perbatasan.

‎Fraksi juga meminta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sektor pendidikan dan kesehatan tetap ditempatkan sebagai prioritas utama.

‎Untuk sektor pendidikan, kebutuhan dasar penyelenggaraan pendidikan, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas, diminta tetap mendapatkan perhatian dalam penyusunan anggaran.

‎Sementara pada sektor kesehatan, Fraksi Perjuangan Rakyat menekankan pentingnya memastikan ketersediaan tenaga kesehatan, obat-obatan, alat kesehatan, pelayanan proses persalinan, serta fasilitas kesehatan di kecamatan-kecamatan.

‎"Fraksi Perjuangan Rakyat meminta pemerintah daerah memastikan bahwa efisiensi tahun 2027 tidak mengurangi kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, termasuk layanan wilayah pedalaman dan perbatasan," kata Marson.

‎Fraksi Perjuangan Rakyat kemudian menyatakan menerima RAPBD Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2027 untuk segera dibahas pada tahapan selanjutnya, dengan tetap meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan atas pertanyaan dan catatan yang disampaikan dalam pemandangan umum fraksi. (Ading)