Pendapatan Malinau Menurun, Fraksi Perjuangan Rakyat Soroti RAPBD 2027

RRI.CO.ID, Malinau - Fraksi Perjuangan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malinau menyoroti penurunan kemampuan fiskal daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2027.

‎Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Perjuangan Rakyat, Marson, dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Sidang III Tahun 2026 di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Malinau, Senin (5/10/2026).

‎Marson menyebut pendapatan daerah dalam Rancangan APBD 2027 direncanakan sebesar Rp1,724 triliun. Angka tersebut turun dibandingkan target pendapatan APBD 2026 sebesar Rp1,813 triliun, berkurang sekitar Rp89,64 miliar atau 4,94 persen.

‎"Penurunan kemampuan fiskal harus diikuti dengan penajaman skala prioritas, bukan sekadar pemotongan anggaran secara merata. Fraksi Perjuangan Rakya meminta pemerintah daerah menjelaskan strategi utama dalam menghadapi penurunan kemampuan fiskal pada 2027," ucapnya.

‎Fraksi Perjuangan Rakyat juga mengingatkan agar efisiensi anggaran tidak berdampak terhadap pelayanan dasar masyarakat, terutama sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, air bersih, pelayanan masyarakat di wilayah pedalaman dan perbatasan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

‎Fraksi Perjuangan Rakyat juga menyoroti masih tingginya ketergantungan Kabupaten Malinau terhadap transfer pemerintah pusat. Marson menyebut dalam APBD 2026, ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat mencapai 88,87 persen.

‎Pada saat yang sama, kebijakan penggunaan dana transfer yang semakin ketat dinilai mempersempit ruang pemerintah daerah dalam membiayai prioritas pembangunan daerah.

‎"Kondisi ini harus menjadi perhatian bersama karena setiap perubahan kebijakan fiskal pemerintah pusat akan langsung berdampak terhadap kemampuan pembangunan Kabupaten Malinau," kata Marson.

‎Untuk itu, Fraksi Perjuangan Rakyat meminta pemerintah daerah menjelaskan strategi jangka menengah untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Upaya tersebut tidak cukup hanya dilakukan melalui peningkatan target pajak dan retribusi.

‎Pemerintah daerah juga diminta mengoptimalkan aset daerah, badan usaha milik daerah, potensi ekonomi lokal, serta sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya yang tidak membebani masyarakat.

‎Fraksi Perjuangan Rakyat juga mencermati target PAD Kabupaten Malinau pada 2026 yang mencapai sekitar Rp129,50 miliar. Sementara dalam Rancangan APBD 2027, PAD hanya direncanakan sekitar Rp104,56 miliar.

‎Artinya, terdapat penurunan sekitar Rp24,95 miliar. Menurut Marson, penurunan tersebut perlu mendapatkan penjelasan karena pemerintah daerah sebelumnya menyatakan peningkatan PAD sebagai salah satu jawaban terhadap tingginya ketergantungan fiskal daerah.

‎Fraksi Perjuangan Rakyat berharap peningkatan PAD tidak dilakukan dengan menambah beban masyarakat. Sebaliknya, peningkatan pendapatan diharapkan ditempuh melalui perbaikan tata kelola, optimalisasi potensi yang sudah tersedia, peningkatan kepatuhan dalam pemanfaatan aset, serta peningkatan kinerja sumber-sumber pendapatan daerah.

‎Di akhir penyampaiannya, Fraksi Perjuangan Rakyat menyatakan menerima RAPBD Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya, dengan tetap meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan terhadap berbagai pertanyaan dan catatan yang telah disampaikan.

‎Fraksi Perjuangan Rakyat berharap pembahasan RAPBD 2027 dilakukan secara terbuka, objektif dan positif, dengan tetap menempatkan kepentingan masyarakat Kabupaten Malinau sebagai prioritas.