Workshop IEPK Diharapkan Indentifikasi Resiko OAI dan Petakan Resiko Kecurangan

RRI.CO.ID, Malinau – Sejumlah materi materi komprehensif disampaikan melalui penyelenggaraan Workshop Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Antara lain sebut Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau, Dhani Subroto, S.Hut., M.Si., CGCAE., CGRE, yaitu kebijakan dan konsep dasar Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Pemahaman dan implementasi 3 Pilar IEPK.

Diantaranya adalah kapabilitas pengelolaan risiko korupsi, penerapan strategi pencegahan, dan penanganan kejadian korupsi. Penjelasan 6 Dimensi Pengendalian Korupsi (Kapasitas, Kompetensi, Efektivitas Pencegahan dan Deteksi Dini, Budaya Organisasi Anti Korupsi, Efektivitas Respon, dan Kejadian Korupsi) yang terbagi dalam 13 Indikator Penilaian IEPK.

Pendampingan pengisian Fraud Risk Assessment (FRA), termasuk identifikasi Area Of Improvement (AOI), pemetaan Risiko Kecurangan, dan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian. Serta teknik penyusunan dan penyajian data dukung (evidence). “Harapan dan Hasil yang Dicapai dapat menghasilkan beberapa hal yaitu peningkatan pemahaman peserta terhadap konsep dan implementasi IEPK secara menyeluruh,” kata Dhani Subroto.

Harapan lainnya adalah, teridentifikasinya Area Of Improvement atas risiko-risiko kecurangan dalam tahapan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan dan penganggaran. Tersusunnya Peta Risiko Kecurangan serta Rencana Tindak Pengendalian risiko-risiko fraud utama dalam proses bisnis perangkat daerah.

“Selain itu juga terpenuhinya indikator-indikator dari Pilar IEPK dengan disertai data dukung yang relevan,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Inspektorat Kabupaten Malinau akan melakukan pendampingan lanjutan, monitoring, dan evaluasi pengisian IEPK secara berkala. Serta koordinasi intensif dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara. “Masing-masing perangkat daerah juga diharapkan menyempurnakan data dukung dan melakukan validasi indicator,” jelasnya.

Inspektur Dhani Subroto juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Malinau atas dukungan dan kebijakan yang selaras dengan nilai integritas dan efisiensi, serta kepada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara atas kerja sama dan pendampingan. Ia berharap seluruh perangkat daerah dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius dan bertanggung jawab, sehingga implementasi pengendalian korupsi di Kabupaten Malinau dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.(*)