KBRN, Malinau : Pemerintah Kabupaten Malinau meminta pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kooperatif memberikan data yang benar dalam survei ekonomi pada pelaksanaan Irau tahun ini. Survei dilakukan untuk mengetahui nilai perputaran uang selama festival sekaligus menjadi bahan evaluasi kegiatan berikutnya.

‎Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Malinau, Muhammad Kadri, mengatakan pendataan dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Survei dilaksanakan tiga tahap, mulai sebelum kegiatan dimulai, saat festival berlangsung, hingga penutupan acara.

‎“Data ini penting supaya kita tahu sejauh mana geliat ekonomi masyarakat saat Irau berlangsung. Kami berharap para pelaku UMKM bisa memberikan informasi apa adanya, karena hasil survei akan dipakai untuk memperbaiki pelaksanaan ke depan,” ujarnya, Rabu (1/10/2025).

‎Menurutnya, hasil survei akan menunjukkan sejauh mana perputaran ekonomi masyarakat, termasuk faktor yang memengaruhi keuntungan pedagang. Jika ada penurunan pendapatan, pemerintah dapat mencari penyebabnya, baik dari sisi pelayanan UMKM maupun dukungan pemerintah daerah.

‎Ia mencontohkan, pada Irau 2023 lalu, transaksi UMKM mencapai Rp43 miliar. Capaian tersebut ditopang pelaku usaha yang menawarkan produk beragam, mulai dari olahan pangan, kerajinan tangan, hingga inovasi desa dan kecamatan.

‎Tahun ini, ribuan pengunjung diperkirakan kembali menggerakkan belanja langsung masyarakat selama 20 hari pelaksanaan Irau. Pemerintah berharap data dari survei bisa memberikan gambaran jelas kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.