APBD Perubahan Malinau 2026 Disepakati, Belanja Daerah Berkurang Rp82,2 Miliar

RRI.CO.ID, Malinau - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malinau menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah (Perda).

‎Penetapan dilakukan melalui Rapat Paripurna ke-4 DPRD Kabupaten Malinau Masa Sidang III Tahun 2026, yang berlangsung di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Malinau, Senin (28/9/2026) siang.

‎Dalam APBD-P 2026, alokasi Belanja Daerah mengalami penyusutan sebesar Rp82,21 miliar atau 3,51 persen. Dengan demikian, pagu belanja yang sebelumnya digadang sebesar Rp2,34 triliun disepakati menjadi Rp2,26 triliun.

‎Sejalan dengan penyesuaian belanja, target Pendapatan Daerah juga mengalami tekanan sebesar 0,98 persen atau berkurang sekitar Rp17,78 miliar. Pendapatan daerah yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp1,81 triliun menjadi sekitar Rp1,79 triliun.

‎Pada sektor pembiayaan daerah, pos Penerimaan Pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) turut mengalami penurunan sebesar Rp96,41 miliar atau 16,42 persen. Nilainya berubah dari rencana awal Rp587 miliar menjadi Rp490,58 miliar.

‎Sementara itu, pos Pengeluaran Pembiayaan dipangkas 50 persen, dari alokasi awal Rp60 miliar menjadi Rp30 miliar.

‎Bupati Malinau, Wempi W Mawa mengatakan penyesuaian APBD-P dilakukan seiring dengan kondisi pendapatan daerah yang tidak mencapai besaran anggaran seperti tahun-tahun sebelumnya, termasuk akibat berkurangnya transfer dari pemerintah pusat.

‎Ia mengapresiasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta Badan Anggaran DPRD Malinau yang telah melakukan pembahasan hingga APBD-P 2026 dapat ditetapkan.

‎"Kita ketahui dari target pendapatan kita di tahun 2026 ini, kita tidak mencapai postur anggaran dari tahun-tahun sebelumnya, karena terjadi beberapa pendapatan kita yang menurun atau berkurang, termasuk transfer dari pusat," ujar Wempi yang ditemui di Kantor DPRD usai agenda tersebut.

‎Wempi menjelaskan, pemerintah daerah melakukan efisiensi terhadap sejumlah kegiatan yang dinilai masih dapat ditunda, terutama belanja operasional, kegiatan seremonial, hingga perjalanan dinas. Harapannya, pengelolaan APBD tetap terjaga dan anggaran tetap diarahkan untuk kepentingan masyarakat.

‎"Mana yang bisa kita tunda, terutama dalam penghematan yang berhubungan dengan operasional, kegiatan-kegiatan seremonial, dan seterusnya, termasuk perjalanan dinas yang kita efisiensi sangat optimal, sangat maksimal," katanya.

‎Di samping itu, sejumlah pembangunan infrastruktur juga ditunda sebagai konsekuensi dari penyesuaian anggaran. Namun pihaknya memastikan sejumlah sektor prioritas tetap dipertahankan.

‎Di antaranya pendidikan, kesehatan, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), penyediaan air bersih, ketahanan pangan, serta pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

‎"Kesehatan tetap kita pertahankan, pendidikan tetap kita amankan, termasuk TPP juga kita amankan, air bersih juga kita tetap amankan, tapi ada beberapa infrastruktur yang masih bisa kami tunda. Itu pilihan yang harus saya kerjakan," ujarnya.

‎Selain itu, pemerintah daerah tetap mempertahankan program yang dinilai memberikan dampak langsung kepada masyarakat, termasuk program yang berkaitan dengan pengendalian inflasi seperti subsidi ongkos angkut (SOA).

‎Di sisi legislatif, Ketua DPRD Malinau, Ping Ding mengatakan penyesuaian anggaran diharapkan tidak mengurangi kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat. DPRD berharap tidak ada pelayanan yang ditinggalkan, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan.

‎"Terhadap program unggulan, kemudian layanan dasar, kita berharap tidak ada layanan yang ditinggalkan. Baik pendidikan, kesehatan. Sekalipun angka kita turun, tapi kalau kita bisa belanjakan dengan tepat, kami anggap itu bagian dari kerja kita yang baik," kata Ping Ding. (Ading)