IPKD Meningkat, Malinau Tegaskan Komitmen Pengelolaan Keuangan

  • 25 Jun 2026 19:57 WIB
  •  Malinau

RRI.CO.ID, Malinau - Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau memperkuat tata kelola keuangan daerah terus dilakukan.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati (Wabub) Malinau, Jakaria, S.E., M.Si., saat memaparkan kegiatan validasi hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024 untuk Tahun Ukur 2025 secara daring bersama Tim Validator Kemendagri, di Ruang Rapat Sekda Malinau, belum lama ini.

Wabup menyampaikan pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan tepat sasaran guna mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Komitmen tersebut tercermin dari capaian IPKD Malinau yang terus menunjukkan tren positif selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022 nilai IPKD Malinau tercatat 52,413 poin dengan kategori "Sangat Perlu Perbaikan" (C). Kemudian meningkat menjadi 78,169 poin pada tahun 2023 dengan kategori "Perlu Perbaikan" (B). Kini kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 80,9483 poin dengan kategori "Baik" (A).

"Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan dalam perencanaan, pelaksanaan anggaran, pelaporan, pengawasan, serta transparansi pengelolaan keuangan daerah," kata Wabup.

Peningkatan tersebut, didukung oleh berbagai langkah strategis, di antaranya peningkatan kualitas laporan keuangan perangkat daerah, penguatan monitoring dan evaluasi program pembangunan, serta optimalisasi sistem pengelolaan keuangan yang lebih efektif serta akuntabel.

"Melalui sinkronisasi program pusat dan daerah, pemerintah berharap anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran sehingga memberikan dampak nyata bagi masyarakat," ungkapnya.

Berbagai program inovatif yang terus diperkuat antara lain program rasda plus, subsidi angkutan orang dan barang, program desa mandiri, penguatan sektor pertanian melalui optimalisasi lahan produktif, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal. (Dayat)

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....