KBRN, Malinau : Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Utara memberi apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Malinau atas langkah penyusunan APBD 2026 di tengah penurunan Transfer ke Daerah (TKD) secara nasional.
Evaluasi Ranperda APBD Malinau 2026 digelar di Tarakan pada Jumat (12/12), dan Malinau menjadi daerah pertama yang masuk tahap pembahasan di Kaltara. BKAD menilai respons fiskal Malinau tetap menjaga kesinambungan pelayanan publik.
Kepala BKAD Kaltara, Denny Harianto, mengatakan strategi Pemkab Malinau menempatkan kebutuhan dasar pemerintahan sebagai prioritas merupakan keputusan yang tepat. Hal inj selaras dengan arahan pemerintah pusat mengenai prioritas belanja wajib.
Menurutnya, langkah tersebut menjaga stabilitas pelayanan meski ruang fiskal semakin ketat. “Penyusunan APBD 2026 dengan TKD yang ada, kita maksimalkan dulu di Belanja Operasional, Belanja Pegawai, itu yang terpenting, jadi, tidak ada gejolak” ujarnya pada RRI via sambungan telepon.
Denny memastikan Pemkab Malinau tetap mengalokasikan belanja pegawai secara penuh, termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN. “Terkait dengan TPP, baik PNS maupun tenaga P3K-nya, dijamin, semuanya sudah dianggarkan oleh pemerintah Kabupaten Malinau,” katanya.
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Malinau, Kamran Daik, secara terpisah menjelaskan bahwa tantangan terbesar penyusunan APBD 2026 adalah proyeksi penurunan drastis TKD. Pemkab perlu melakukan pengetatan belanja serta memfokuskan anggaran pada kewajiban daerah dan pemenuhan SPM.
“Tahun anggaran 2026 kami menghadapi tantangan berat karena proyeksi penurunan TKD cukup signifikan, sehingga penyusunan anggaran harus dilakukan lebih cermat,” ujarnya. Kamran memastikan prioritas pembangunan tetap diarahkan pada kebutuhan dasar masyarakat meski ruang fiskal menyempit.
“Meski ada penurunan pendanaan, prioritas kami, sesuai arahan pimpinan, Pak Bupati , Pak Sekda, tetap pada infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi lokal seperti UMKM dan pertanian,” jelasnya.
Menurutnya, arah kebijakan itu disusun untuk menjaga agar pelayanan dan pembangunan tetap berjalan meski nilai transfer menurun. Ia juga menyampaikan bahwa pendapatan asli daerah diproyeksikan naik pada tahun 2026, meski pertumbuhan ekonomi diperkirakan melambat.
Kamran menjelaskan bahwa seluruh pendapatan dan belanja dirancang realistis sesuai kemampuan daerah. “Kami menyesuaikan struktur anggaran dengan kondisi ekonomi daerah dan memastikan belanja diarahkan pada sektor yang berdampak langsung kepada masyarakat,” katanya.
Harapannya, evaluasi provinsi dapat memberikan masukan strategis bagi perbaikan penyusunan anggaran tahun depan. “Kami berharap evaluasi ini memberi arah yang jelas agar pembangunan Malinau tetap berkelanjutan dan kualitas hidup masyarakat bisa terus meningkat,” ucapnya.