‎KBRN, Malinau : Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Utara telah menyelesaikan evaluasi terhadap Ranperda APBD Kabupaten Malinau tahun anggaran 2026, Jumat (12/12).

‎Evaluasi ini menyoroti kesiapan Malinau di tengah penurunan Transfer ke Daerah (TKD) yang terjadi secara nasional. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi seluruh daerah untuk tetap mendorong pembangunan dan layanan publik.

‎Kepala BKAD Kaltara, Denny Harianto, mengatakan, Malinau menjadi daerah pertama dari lima kabupaten/kota di Kaltara yang dievaluasi untuk Ranperda APBD 2026. “Secara syarat, persyaratan sudah memenuhi untuk dievaluasi,” ujarnya pada RRI via sambungan telepon.

‎Menurutnya, langkah cepat Malinau menunjukkan kesiapan pemerintah daerah dalam menyesuaikan perencanaan fiskal dengan dinamika transfer pusat.

‎Dalam evaluasi itu, BKAD menyoroti komitmen Malinau untuk menempatkan Belanja Operasional dan Belanja Pegawai sebagai prioritas utama, sejalan dengan arahan Sekjen Kemendagri.

‎“Penyusunan APBD 2026 dengan TKD yang ada, kita maksimalkan dulu di Belanja Operasional, Belanja Pegawai, itu yang terpenting. Jadi, tidak ada gejolak,” kata Denny.

‎Ia menekankan bahwa prioritas tersebut penting untuk menjaga stabilitas pelayanan dan administrasi pemerintahan. Disebutkan bahwa kebutuhan terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN telah diantisipasi oleh Malinau.

‎“Kami pastikan untuk Belanja Pegawai, terkait dengan TPP baik PNS maupun tenaga P3K-nya, dijamin, semuanya sudah dianggarkan oleh pemerintah Kabupaten Malinau. Ini sangat bijak sekali,” tegasnya.

Termasuk di dalamnya komponen gaji ke-13 dan THR yang disebut sudah masuk dalam alokasi belanja. ‎Denny juga mengapresiasi terkait pemenuhan mandatory spending oleh Malinau.

‎Ia menyebut belanja untuk pendidikan, pengawasan, peningkatan SDM, dan Standar Pelayanan Minimal telah sesuai ketentuan, meski porsi belanja infrastruktur menurun akibat turunnya TKD. “Seluruh Indonesia juga pasti berpengaruh kalau saya lihat,” pungkasnya.