‎KBRN, Malinau : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Raperda APBD-P 2025) memproyeksikan kenaikan signifikan pada penerimaan pendapatan daerah.

‎Dalam Nota Pengantar yang disampaikan Bupati Malinau, Wempi W Mawa pada Sidang Paripurna ke-7 DPRD Malinau, Selasa (26/8/2025), total pendapatan daerah diperkirakan meningkat 11,58 persen dari rancangan awal.

‎Pada rencana awal, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp2,44 triliun. Namun dalam Raperda APBD-P, jumlah tersebut naik menjadi Rp2,73 triliun.

‎Menurut Wempi, kenaikan ini terjadi di tengah adanya efisiensi dan rasionalisasi belanja. “Puji Tuhan, Alhamdulillah, sekalipun telah dilakukan efisiesi dan rasionalisasi, kita mendapat atau mengalami kenaikan,” ungkapnya.

‎Kenaikan terbesar terlihat pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari target awal Rp78,1 miliar, PAD diperkirakan naik 63,6 persen menjadi Rp127,8 miliar.

‎"Peningkatan ini didorong oleh inovasi daerah melalui sistem smart government (Saget), serta optimalisasi penerimaan retribusi dan pendapatan sah lainnya," lanjut Wempi.

‎Sementara itu, pendapatan transfer juga menunjukkan tren positif. Target awal Rp2,36 triliun naik 10,06 persen atau bertambah sekitar Rp237,7 miliar, sehingga menjadi Rp2,60 triliun.

‎“Kenaikan ini dipengaruhi oleh tambahan transfer pemerintah pusat maupun antar-daerah yang berhasil kita perjuangkan,” kata Wempi.

‎Sebaliknya, komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah justru mengalami penurunan signifikan. Dari target Rp6,5 miliar, realisasi diproyeksikan turun 61,85 persen menjadi Rp2,48 miliar.

‎Penurunan ini disebabkan perubahan skema penerimaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang kini hanya dilayani melalui Puskesmas, sehingga berpengaruh pada pendapatan RSUD Malinau.

Rancangan kenaikan penerimaan pendapatan daerah ini juga sejalan dengan rencana kenaikan pada belanja daerah dalam Raperda APBD-P Malinau tahun anggaran 2025 yang mencapai Rp3,24 Triliun.