KBRN, Malinau : Inklusi keuangan berarti memberikan akses kepada masyarakat untuk menggunakan layanan dan produk keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan mereka. Degan harapan, tercipta kesejahteraan bersama.

“Untuk itu, otoritas jasa keuangan (OJK) bersama BPS secara rutin melakukan survei nasional, dan hasil terakhir di tahun 2024 menunjukkan indeks inklusi keuangan nasional sudah mencapai 80,51 persen, disertai dengan indeks literasi keuangan mencapai 66,46 persen,” ungkap Yulianta, Deputi Direktur PEPK OJK Wilayah Kaltim dan Kaltara.

Oleh karena itu, sambung Yulianta, di tingkat daerah, OJK terus mendampingi kolaborasi antar stakeholder, terutama melalui program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). “Tahun 2025, TPAKD Malinau menjalankan dua program utam., Yaitu Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) dan Satu Kecamatan Satu Layanan Akses Keuangan (Selayang),” jelas Yulianta.

Hingga pertengahan tahun ini,sebut Yulianta, sudah tercatat 5.445 rekening pelajar baru yang dibuka pelajar tingkat SD dan SMP atau sederajat. Ini merupakan capaian yang membanggakan dan menunjukkan kerja sama yang konkret antara pemerintah daerah, sekolah dan lembaga jasa keuangan.

“Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan dari Pemkab Malinau, Dinas Pendidikan, dan PT BPD Kaltim Kaltara yang aktif terlibat. Khususnya dalam mendukung pelaksanaan program KEJAR. tegasnya.

Termasuk kegiatan edukasi yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Malinau dan diikuti sekitar 200 pelajar. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya edukasi namun juga inklusi pembukaan rekening baru untuk seluruh peserta.

“Harapannya, informasi yang didapatkan dalam kegiatan ini tidak hanya berhenti di ruangan ini. Tapi bisa diteruskan ke keluarga dan lingkungan sekitar, agar semakin banyak masyarakat yang sadar pentingnya menabung dan mengelola keuangan dengan bijak,” tukasnya.(*)