KBRN, Malinau: Penerimaan retribusi dari sektor kepelabuhanan di Kabupaten Malinau mengalami lonjakan signifikan sepanjang tahun terakhir, menembus angka Rp1,1 miliar. Capaian ini menjadikan sektor tersebut sebagai penyumbang tertinggi dalam struktur pendapatan retribusi daerah.

Data dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) menunjukkan, peningkatan sebesar 276 persen itu tidak lepas dari naiknya aktivitas kapal barang dan penumpang. Penyesuaian tarif retribusi yang diberlakukan pasca Perda Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD) Nomor 1 Tahun 2023 juga turut berpengaruh pada besarnya pendapatan.

"Retribusi layanan kepelabuhanan merupakan yang tertinggi yakni senilai Rp1,1 miliar. Ini disebabkan adanya penyesuaian tarif dan peningkatan aktivitas kapal," kata Kepala BPKD Malinau, Martha Daring, Selasa (22/04/2025).

Pelabuhan Speedboat Malinau dan Pelabuhan Kelapis menjadi dua titik utama penarikan retribusi. Keduanya mencatat peningkatan lalu lintas, terutama untuk angkutan penumpang yang disebut dipicu oleh tingginya pergerakan masyarakat dan kebijakan subsidi angkutan yang masih berjalan.

Sementara itu, sektor retribusi lain seperti pengelolaan sampah, ke depan juga akan dimaksimalkan. Pemerintah daerah saat ini tengah menyosialisasikan aturan baru yang diharapkan dapat memperluas basis penerimaan daerah dari sektor non-transportasi.