KBRN, Malinau: Target pendapatan pajak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara tahun 2025 diasumsikan sulit tercapai akibat perubahan mekanisme opsen pajak sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Kepala UPT Bapenda Kaltara Wilayah Malinau, Aan Hartono, menilai bahwa regulasi baru tersebut memengaruhi pembagian hasil pajak secara signifikan.

Aan menjelaskan bahwa target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk tahun 2025 tetap dipatok sebesar Rp12 miliar, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp18 miliar, Pajak Air Permukaan Rp400 juta, dan Pajak Alat Berat (PAB) sebesar Rp1 miliar. Namun, menurutnya, perubahan sistem pembagian pajak dengan mekanisme opsen akan menyulitkan pencapaian target tersebut.

"Opsen ini adalah pembagian pajak yang dilakukan secara langsung, sesuai dengan aturan dalam UU No. 1 Tahun 2022. Kalau sebelumnya, Pemprov memiliki rekening penampungan pajak selama satu triwulan sebelum dana dihitung dan ditransfer ke kabupaten atau kota. Sekarang, begitu wajib pajak membayar, dana langsung dipisah untuk Pemprov dan Kabupaten, tanpa melalui mekanisme penampungan," ujar Aan, Senin (27/1/2025).

Ia menambahkan bahwa dengan mekanisme baru ini, 66 persen dari pajak kendaraan bermotor yang sebelumnya diterima Pemprov kini langsung masuk ke kas kabupaten atau kota. Sebelumnya, pembagian hasil pajak kendaraan bermotor adalah 70 persen untuk Pemprov dan 30 persen untuk kabupaten atau kota.

Perubahan ini juga akan tercatat secara transparan di kolom opsen pada STNK, sehingga setiap pihak dapat memonitor penerimaan pajak secara real-time. "Di bawah aturan lama, Pemprov mendapat porsi yang lebih besar dari total pajak yang dibayarkan. Dengan target yang sama seperti tahun 2024, saya yakin itu tidak akan tercapai karena perubahan opsen ini," jelasnya.

Aan menyebutkan bahwa perubahan mekanisme ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan pajak, terutama di tingkat kabupaten. Namun, bagi Pemprov, hal ini menjadi tantangan besar.