Jalan Perbatasan Kaltara Ditarget Tuntas 2029, Anggaran Rp32 Triliun Disiapkan

RRI.CO.ID, Malinau - Pembangunan dan perbaikan jaringan jalan di wilayah perbatasan Kalimantan Utara, khususnya ruas Malinau– Krayan (Nunukan), ditargetkan selesai paling lambat awal tahun 2029 dengan total anggaran yang disiapkan mencapai sekitar Rp32 triliun. Rencana percepatan ini dikoordinasikan langsung Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Tito Karnavian, menyusul kunjungan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin ke daerah tersebut.

Tito menyampaikan bahwa kondisi akses jalan yang buruk selama ini telah menyulitkan pergerakan logistik, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga mendorong masyarakat membeli kebutuhan pokok ke negara tetangga. Hal ini dinilai tidak hanya merugikan secara ekonomi, melainkan juga dapat mengikis rasa kebersamaan dan nasionalisme warga perbatasan.

“Masyarakat di daerah perbatasan, terutama Malinau–Nunukan, akses jalannya sulit sekali. Sehingga logistik, kesehatan, pendidikan banyak terpengaruh. Bahkan membeli kebutuhan ke tetangga, membuat mereka merasa tidak adil. Nasionalisme bisa berkurang,” ujar Titok epada awak media usai rapat koordinasi dengan gubernur kaltara, bupati Malinau dan sejumlah pejabat ruang Laga Feratu Kantor Bupati Malinau, Selasa (6/10/2026).

Tito Karnavian memjelaskan, pekerjaan akan dilakukan secara bertahap dalam tiga tahun, mulai 2027 hingga 2029. Pada tahun pertama, prioritas diberikan pada ruas jalan yang melayani pemukiman penduduk padat, antara lain akses menuju Krayan, kawasan Semayan, serta jalur dari Malinau ke arah selatan. Diusulkan juga renovasi Bandara Binuang untuk mempercepat mobilitas orang dan distribusi barang guna melengkapi konektivitas wilayah.

Kementerian Pekerjaan Umum akan menyusun rincian rencana pembangunan beserta alokasi anggaran per tahun sebelum dilaporkan kepada Presiden. Pembangunan ini juga dirancang untuk memperkuat sistem pertahanan wilayah, menjadikan perbatasan sebagai garda terdepan yang tidak hanya kokoh secara pertahanan, tetapi juga maju dan mandiri secara ekonomi.

Untuk menjamin pelaksanaan berjalan sesuai rencana, akan diadakan rapat pemantauan berkala setiap tiga hingga empat bulan, melibatkan kementerian terkait serta pemerintah daerah. "Pelaksana diminta menyusun target kegiatan bulanan agar kemajuan dapat dipantau secara ketat dan rencana tidak berhenti setelah rapat selesai," tukasnya.(*)