Bertemu Menteri PU, Bupati Malinau Dorong Percepatan Konektivitas Perbatasan
- 06 Agt 2026 20:21 WIB
- Malinau
Poin Utama
- Bupati Malinau mendorong pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas yang menghubungkan Kabupaten Malinau dengan wilayah lain di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur.
- Pertemuan antara Bupati Malinau dengan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo pada akhir Juli 2026 membahas persoalan infrastruktur strategis yang penting untuk mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
- Infrastruktur konektivitas dianggap krusial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas penduduk di Kalimantan Utara serta memfasilitasi koneksi antar wilayah di Kalimantan.
RRI.CO.ID, Malinau - Bupati Malinau, Wempi W Mawa mendorong pemerintah pusat mempercepat pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang terkait dengan konektivitas di Kalimantan Utara, khususnya akses yang menghubungkan Kabupaten Malinau dengan sejumlah wilayah di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur.
Dalam pertemuannya dengan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Dody Hanggodo di Jakarta pada akhir Juli 2026, Wempi menyampaikan sejumlah persoalan infrastruktur yang dinilai strategis bagi mobilitas masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Beberapa akses yang menjadi perhatian di antaranya konektivitas menuju kawasan Apau Kayan yang terhubung dengan Kalimantan Timur melalui Kabupaten Mahakam Ulu, akses Malinau menuju Krayan, serta jalur yang menghubungkan Malinau dengan wilayah Nunukan dan kawasan Kabudaya.
Jalur-jalur tersebut digunakan masyarakat sebagai akses lintas kabupaten hingga lintas provinsi. Pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut dinilai perlu diarahkan untuk memperkuat konektivitas sekaligus menopang aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar masyarakat.
"Kita berharap dalam situasi ini mampu memacu infrastruktur yang bisa menjamin atau menopang terhadap pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat, pelayanan kepada masyarakat. Dan itu kita sudah sampaikan secara langsung dengan beliau," ujar Wempi saat ditemui di Kantor Bupati Malinau, Kamis (6/8/2026).
Dalam pertemuan itu, Wempi juga meminta gambaran kebijakan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, khususnya mengenai dukungan terhadap penyelesaian persoalan infrastruktur di daerah. Di sisi lain, ia memahami keterbatasan kondisi keuangan negara membuat seluruh kebutuhan pembangunan tidak dapat diselesaikan dalam waktu bersamaan.
"Karena kondisi keuangan negara pasti tidak bisa diselesaikan satu kali. Pasti ada tahap-tahapnya. Dan memilah-milah skala prioritas yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat yang memang berdasarkan aturan dan kewenangan ada di tanggung jawab beliau sebagai Menteri PU," katanya.
Wempi menyebut Menteri PU memberikan respons terhadap berbagai persoalan yang disampaikan. Pemerintah daerah diminta turut mengawasi perkembangan pembangunan agar pelaksanaan proyek di lapangan berjalan sesuai target untuk mengantisipasi berbagai faktor yang dapat memperlambat progres pembangunan.
"Beliau sudah menyampaikan, meminta kita sebagai kepala daerah untuk mengawasi progres dari pembangunan itu sendiri. Pasti di dalam wilayah, dan koordinasi dengan kementerian," tutur Wempi.
Selain pembangunan infrastruktur baru, Wempi juga menekankan pentingnya mengoptimalkan fasilitas yang telah tersedia. Menurutnya, pemeliharaan, rehabilitasi dan pemanfaatan infrastruktur yang sudah terbangun merupakan bagian yang tidak kalah penting dari pembangunan.
"Bagaimana pemanfaatan infrastruktur yang belum optimal. Bagaimana merawat infrastruktur yang sudah ada. Ini kan sama saja dengan membangun. Jadi bagaimana memfungsikan infrastruktur yang sudah terbangun itu bisa optimal," pungkas Wempi. (Ading)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....