Wabub: Keterbatasan Kewenangan Bikin PAD Rendah, UMKM Jadi Tumpuan Ekonomi Daerah
- 19 Mei 2026 20:28 WIB
- Malinau
RRI.CO.ID, Malinau – Wakil Bupati Malinau, Jakaria, S.E., M.Si., kembali menyoroti ketimpangan pengelolaan sumber daya alam dan keuangan daerah yang dirasakan sangat memberatkan pembangunan.
Ia menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malinau sangat bergantung pada bantuan dan hibah dari pemerintah pusat, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) nilainya masih sangat kecil. Kondisi ini terjadi semata-mata karena keterbatasan kewenangan yang dimiliki pemerintah kabupaten.
Menurut Jakaria, wilayah Malinau sangat luas dan kaya potensi. Di sini terdapat cadangan batubara yang besar, kawasan hutan yang sangat luas, serta aktivitas pertanian masyarakat yang cukup berkembang. Namun, karena pembatasan wewenang, hasil kekayaan alam tersebut tidak bisa dinikmati secara maksimal untuk pembangunan daerah.
"Tambang batubara ada di wilayah kami, hutan ada di sini, namun pengelolaannya dipegang oleh pemerintah pusat dan provinsi. Kabupaten Malinau hanya menjadi tempat lewat saja. Kami tidak bisa menarik pendapatan asli daerah dari sektor tambang, padahal sektor inilah yang paling besar menggerakkan roda perekonomian di daerah ini.
Sayangnya, semua hasil dan keuntungannya dibawa keluar dari Malinau," tegas Jakaria kepada awak media usai mengikuti kunjungan tim Wasev TMMD ke-128 dari Kodam VI/Mulawarman di Posko TMMD tahun 2026 desa Luso, Kecamatan malinau Utara di Kabupaten Malinau Selasa (19/5/2026).
Hal serupa juga terjadi pada sektor kehutanan dan bahan galian. Izin serta pengelolaan galian C dan sumber daya lainnya telah dialihkan kewenangannya ke pemerintah provinsi.
Akibatnya, pemerintah kabupaten kehilangan sumber pendapatan potensial yang seharusnya bisa menjadi modal pembangunan.
Karena terhalang aturan dan kewenangan tersebut, Jakaria menyatakan bahwa satu-satunya jalan yang bisa ditempuh pemerintah daerah untuk tetap menjaga dan menghidupkan roda ekonomi masyarakat adalah dengan memaksimalkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
"Kami tidak punya jalan lain. Sektor alam dikelola pihak luar, pendapatannya tidak masuk ke kas daerah. Maka, kami memfokuskan seluruh upaya dan dukungan yang kami miliki untuk mengembangkan UMKM. Sektor inilah yang saat ini menjadi tumpuan utama agar perekonomian masyarakat Malinau tetap berjalan dan berkembang," jelasnya(*)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....