Pendidikan Malinau Dievaluasi BPK, DPRD Komit Perkuat Pengawasan

KBRN, Malinau : Penyelenggaraan pendidikan di perbatasan Kabupaten Malinau mendapat evaluasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Utara melalui Laporan Hasil Pemeriksaan semester II tahun 2025.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau menyambut baik laporan tersebut dan menegaskan komitmen untuk memperkuat pengawasan terhadap sektor pendidikan.

Ketua DPRD Malinau, Ping Ding dalam sambutannya saat menghadiri penyerahan LHP BPK di Kota Tarakan, Rabu (7/1/2025), menyatakan bahwa pendidikan merupakan pilar utama pembangunan sumber daya manusia dan tetap menjadi prioritas daerah.

“Pendidikan selalu menjadi fokus kami dari periode ke periode. Laporan BPK ini menjadi alat penting untuk mengevaluasi efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran serta program pendidikan yang telah dilaksanakan,” ujarnya

Tantangan geografis Malinau yang luas, mencakup wilayah perkotaan, pedalaman, hingga perbatasan, dinilai menuntut kerja ekstra seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

Pihaknya mengapresiasi BPK atas pemeriksaan yang objektif dan profesional yang memberikan gambaran capaian, tantangan, serta sejumlah temuan yang perlu mendapat perhatian.

Sejumlah aspek strategis turut menjadi sorotan, di antaranya pengelolaan data Dapodik, penataan aparatur sipil negara (ASN), daya tampung sekolah, kualitas tenaga pendidik, pengelolaan anggaran pendidikan, serta pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Malinau.

Ping Ding mencatat pembangunan fisik pendidikan menunjukkan progres melalui program Wajib Belajar Malinau Maju, termasuk penyediaan sarana untuk menunjang penerimaan peserta didik baru.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat kendala, terutama pada pemerataan akses pendidikan antarwilayah, keterbatasan jaringan telekomunikasi, dan pasokan listrik di sejumlah daerah.

Untuk itu, pihaknya mendorong penguatan koordinasi dengan pihak terkait seperti Telkom, Bakti, dan PLN. “Kami akan memperkuat kerja sama lintas sektor agar sekolah-sekolah, terutama di wilayah terpencil, mendapat dukungan jaringan dan listrik yang memadai selama jam belajar,” katanya.

Selain itu, DPRD menilai sejumlah kebijakan ke depan perlu mendapat perhatian, termasuk pengelolaan anggaran yang lebih efektif, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta implementasi kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Sebagai tindak lanjut, DPRD Kabupaten Malinau berkomitmen memperkuat pengawasan dengan segera menggelar rapat kerja bersama pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan untuk membahas langkah perbaikan atas temuan BPK.

“Kami akan memastikan setiap rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara maksimal, sekaligus memperkuat pengawasan agar anggaran pendidikan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Ping Ding juga menekankan pentingnya pelibatan seluruh elemen masyarakat, mulai dari orang tua, siswa, guru, komunitas sekolah, hingga tokoh masyarakat dalam proses perbaikan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan.

Harapannya, kualitas pendidikan di Malinau terus meningkat guna membangun generasi muda yang cakap, kompeten, dan mampu bersaing di era global.

Sebelumnya, Wakil Bupati Malinau, Jakaria yang turut hadir dalam penyerahan LHP BPK tersebut mengatakan, Pemerintah Kabupaten Malinau berkomitmen untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK.

“Kami akan memperbaiki data dapodik dan melakukan monitoring bersama dinas pendidikan hingga batas waktu yang ditetapkan oleh BPK,” kata Jakaria.