‎KBRN, Malinau : Mall Pelayanan Publik (MPP) “Malinau Saget” diresmikan bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta, Senin (15/12). Peresmian ini menandai dimulainya pemanfaatan MPP sebagai pusat layanan publik terpadu di Kabupaten Malinau.

‎MPP merupakan konsep pelayanan satu pintu yang mengintegrasikan berbagai layanan dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara dan daerah, hingga pihak swasta dalam satu lokasi.

‎Kegiatan peresmian dihadiri Wakil Bupati Malinau, Jakaria, dari Jakarta. Sementara itu, jajaran Pemerintah Kabupaten Malinau dan sejumlah unsur organisasi vertikal mengikuti acara secara virtual dari Ruang Intulun, Kantor Bupati Malinau.

‎MPP Malinau Saget saat ini berlokasi di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Malinau. Keberadaan MPP diharapkan dapat mengintegrasikan pelayanan publik dari berbagai instansi dalam satu tempat, sekaligus mendukung kemudahan berusaha di daerah.

‎Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Malinau, Kamran Daik, mengatakan MPP sudah dapat dimanfaatkan untuk sejumlah layanan publik. Menurutnya, kesiapan operasional MPP telah dilakukan sebelum peresmian berlangsung.

‎“MoU-nya sudah ditandatangani Pak Bupati dengan instansi terkait pada tanggal 24 November, sehingga ini sudah berjalan. Kalau hari ini kan peresmiannya saja bersama Menpan-RB,” ujarnya saat ditemui RRI di ruang kerjanya usai peresmian.

‎Instansi yang tergabung dalam MPP Malinau Saget antara lain Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Kementerian Agama, dan Kantor Pertanahan.

‎Selain itu, layanan juga melibatkan BUMD Perumda Apa’Mening, Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Femung Pebaya, Dinas PUPR-PERKIM, serta Dinas PMPTSP sebagai leading sektor.

‎Ia menegaskan, pengintegrasian layanan dalam MPP bertujuan mempermudah masyarakat dalam mengurus kebutuhan administrasi yang dinilai penting dan bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Seluruh layanan ditempatkan dalam satu lokasi agar lebih efisien dan terjangkau.

‎“Supaya masyarakat tidak terlalu susah, cukup datang ke satu tempat, dan ke depan tidak menutup kemungkinan instansi lain bisa bergabung jika fasilitasnya memungkinkan,” ucap Kamran.