Wakil Bupati Malinau Jakaria, S.E., M.Si., menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar kementerian dan lembaga dalam pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan.

la menilai kolaborasi yang kuat sangat dibutuhkan. Mengingat, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara ini merupakan salah satu daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Karena memiliki posisi strategis dalam mendukung kepentingan nasional.

Baca juga : ‎Pemkab Malinau : Pengurus Koperasi Merah-Putih Harus Jujur

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Bupati Malinau saat menghadiri pembukaan dan mengikuti Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP) Tahun 2025 di Hotel Aston Sentul Lake Resort and Conference, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (18/11/2025).

Rapat koordinasi ini membahas dua agenda utama, yaitu penyusunan Perencanaan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP) Tahun 2027 serta evaluasi Pengendalian Pengelolaan BWN-KP Tahun 2025.

Kegiatan ini dibuka Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago selaku Ketua Pengarah BNPP RI dan dihadiri Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian sebagai Kepala BNPP RI.

Baca juga : Bupati: "Kita Membangun Malinau Tanpa Kehilangan Identitas Daerah"

Keduanya menekankan bahwa pengelolaan kawasan perbatasan harus sejalan dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN 2025-2045), yang mencakup penguatan pertahanan dan keamanan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, serta tata kelola pemerintahan yang efektif.(*)