KBRN, Malinau: Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Badan nasional Pembangunan Perbatasan (BNPP), Brigjen TNI Topri Daeng Balaw, S.IP. menjelaskan, kegiatan koordinasi Indeks Pembangunan Kawasan Perabtasan (IPKP) ini beberapa tujuan. Salah satunya Adalah untuk menyamakan persepsi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan kawasan perbatasan serta mengukur capaian kinerja pembangunan di wilayah tersebut.

Menurutnya, terdapat tiga variabel utama dalam pengukuran IPKP, yakni lintas batas, transportasi, dan pertumbuhan ekonomi. Melalui variabel tersebut, pemerintah dapat menilai sejauh mana kemajuan pembangunan kawasan perbatasan setiap tahunnya.

“Kita ingin mengetahui apa saja isu strategis dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam pengembangan kawasan perbatasan. Hasil diskusi dan forum grup nanti akan kita rumuskan menjadi rekomendasi untuk kementerian teknis terkait,” ujarnya.

Dari hasil diskusi sementara, lanjut Topri, masalah utama yang masih dihadapi di wilayah perbatasan Malinau adalah infrastruktur dan transportasi. “Konektivitas antara wilayah perbatasan dengan pusat kota masih terbatas. Kondisi ini berdampak pada logistik dan pembangunan ekonomi masyarakat,” terangnya.

Ia berharap hasil dari kegiatan ini dapat menjadi dasar bagi kementerian terkait dalam menetapkan intervensi pembangunan agar kawasan perbatasan. “Khususnya di Apau Kayan, dapat berkembang lebih optimal dan menjadi beranda depan Indonesia yang berdaya saing,” tukasnya.(*)