KBRN, Malinau: Pelaksanaan satuan tugas pengamanan perbatasan (Satgas pamtas) RI-Malaysia di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur berganti. Pergantian tersebut dilakukan serah terima memori kegiatan dari Satgas Pamtas yang lama kepada Satgas Pamtas yang baru yaitu dari Batalyon Zeni Tempur (Yon Zipur) 8/SMG kepada Batalyon Artileri Medan (Yon Armed) 4/Parahyangan dalam pisah sambut Satgas Pamtas di halaman kantor Bupati Malinau pada 19 September akhir pekan kemarin.

Komandan Satgas pamtas Yon Zipur 8 Sakti mandra Guna, Letkol CZI Imam Subekti mengatakan, satuannya yang beranggotakan 350 prajurit saat telah mengakhiri masa tugas sebagai Satgas Pamtas di Kaltim dan Kaltara. Selama menjalankan tugas di wilayah perbatasan, terdapat beberapa masukan dan catatan untuk menjadi perhatian bersama secara nasional.

“Yaitu peningkatkan pembangunan di semua sektor selain keamanan. Seperti ekonomi kerakyatan, infrastruktur, Pendidikan dan lainnya dalam upaya mempromosikan dan membangun wajah perbatasan sebagai serambi depan negara,” ungkapnya dalam dialog interaktif di RRI SP Malinau dengan thema “Menjaga Kehormatan Negara di Garis Batas Negara” pada Senin (22/9/2025) lalu.

Sebab, sambung Imam Subekti, di beberapa wilayah perbatasan seperti di seperti Kayan Hulu (Kabupaten Malinau) dan Krayan (Kabupaten Nunukan) ternyata banyak juga kebutuhan yang dipasok dari negara tetangga, Malaysia. “Saran dan masukan kami setelah kami bertugas di perbatasan wilayah Kaltim dan Kaltara itu memang per ditingkatkan lagi dari segi perekonomian, insfrastruktur, budaya dan lainnya. Kalau segi keamanan sudah cukup baik,” katanya.

Sementara itu, sebagai satgas pamtas RI-Malaysia di wilayah kaltim dan kaltara menggantikan Batalyon Zeni Tempur 8/Sakti Mandra Guna, Dansatgas Pamtas Yon Armed 4/Parahyangan letkol ARM Januar Idrus mengajak seluruh komponen Masyarakat untuk Bersama menjaga wilayah perbatasan tetap utuh dan berdaulat. “Sebab, tanpa adanya dukungan, sinergitas dan kerjasama yang baik dari semua pihak maka keamanan dan kondusivitas daerah tidak akan terwujud,” katanya.(*)