Karnaval Budaya Irau Malinau, Siswa Sekolah Wajib Kenakan Busana Adat

Keputusan tersebut disepakati dalam rapat koordinasi persiapan pawai karnaval budaya yang melibatkan pengurus lembaga adat dan paguyuban se-Kabupaten Malinau di Ruang Intimung Kantor Bupati Malinau, Senin (5/10/2026).

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Malinau sekaligus Panitia Pelaksana, Dr. Kristian, M.Si., menekankan keberagaman busana menjadi poin utama dalam karnaval budaya kali ini.

"Karena ini karnaval budaya, maka siswa diwajibkan tampil dengan pakaian adat. Jika di satu sekolah terdapat beragam suku dan etnis, masing-masing mengenakan pakaian adatnya sendiri. Bukan seragam sekolah, seragam sekolah itu untuk pawai pembangunan, bukan karnaval budaya," ujar Kristian.

Kejelasan kategori peserta juga menjadi perhatian Dinas Pendidikan Kalimantan Utara. Perwakilan Disdik Kaltara meminta agar jenjang SMK dicantumkan secara eksplisit dalam sosialisasi agar tidak timbul salah paham di tingkat siswa.

Di sisi lain, sejumlah paguyuban dan komunitas menyampaikan tantangan teknis di lapangan. Perwakilan Kerukunan Keluarga Besar (KKB) NTT mencatat jumlah peserta sementara mencapai 386 orang dan berpotensi bertambah.

Sementara itu, Ketua KKB NTB, Anwar, membeberkan kendala biaya pengadaan baju adat yang relatif tinggi bagi sebagian warga.

"Harga satu setel pakaian adat bisa mencapai Rp1,5 juta. Banyak warga yang bekerja di perusahaan dan belum memilikinya. Kami berusaha mengajak mengenakan batik Malinau sebagai alternatif, sekaligus tetap berupaya memahamkan bahwa ini adalah kegiatan kabupaten yang perlu didukung bersama," jelas Anwar.

Panitia menampung seluruh masukan terkait jangkauan kecamatan serta fleksibilitas kategori wajib maupun pilihan. Berbagai penyesuaian akan ditindaklanjuti agar Karnaval Budaya Irau Malinau berjalan meriah, inklusif, dan mencerminkan kekayaan budaya daerah.