Adat Punan Diminta Jaga Warisan dan Kelola Alam dengan Perencanaan

RRI.CO.ID, Malinau — Lembaga Adat Dayak Punan diharapkan mampu mengajak masyarakat merencanakan pemanfaatan wilayah dan melestarikan warisan leluhur secara nyata.

Pesab itu disampaikan Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, S.E., M.H., dalam Rapat Kerja Lembaga Adat Besar Dayak Punan Kabupaten Malinau di Gedung BPU Desa Respen Tubu, Malinau Utara, Jumat (2/10/2026).

Pemerintah Kabupaten Malinau telah menetapkan 11 lembaga adat, 10 di antaranya telah memiliki wilayah adat yang jelas dan keberadaannya selalu dihadirkan dalam setiap kegiatan kenegaraan maupun kebudayaan. Termasuk perayaan hari jadi Kabupaten Malinau.

Terkait pengelolaan alam, Bupati meminta pembagian fungsi wilayah dilakukan secara tegas. Kawasan yang dijaga kelestariannya dengan yang dikembangkan untuk pertanian, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. "Jangan semua ditutup, sehingga bapak ibu tidak bisa memanfaatkannya. Namun jangan pula semua diambil habis. Harus ada keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan masa kini dan kelestarian untuk masa depan," tegasnya.

Bupati juga menekankan pentingnya pelestarian situs dan peninggalan sejarah. Setiap lokasi bersejarah harus didokumentasikan dan dipetakan dengan baik. Di era teknologi, termasuk kecerdasan buatan, catatan yang lengkap dapat menghadirkan kembali jejak leluhur bagi generasi mendatang. Kemungkinan itu terjadi jika data dan bukti fisik dijaga dari sekarang.

"Perubahan pola pikir tidak bisa ditunda. Kita tidak boleh hanya mengambil, lalu berpikir cara melestarikan belakangan. Kebiasaan yang merugikan harus diubah, senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, itu harus dilakukan," tegasnya.

Ia berharap rapat kerja ini menghasilkan langkah nyata dari perencanaan wilayah, pemetaan warisan budaya, hingga pembangunan ekonomi yang berakar pada kearifan lokal. "Sinergi antara adat dan pembangunan adalah jalan menuju Malinau yang maju sekaligus berbudaya sangat diharapkan," pesannya. (Dayat)