Buku Baru Aqidatul Izza: Partisipasi Pemilu Dimulai sebelum Hari Mencoblos
- 08 Sep 2026 09:34 WIB
- Malinau
RRI.CO.ID, Malinau — Penulis utama buku Potret Partisipasi Pemilih Pemilu pada Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik, Akidatul Izza Zain, memaparkan secara mendalam latar belakang, temuan, serta metode penulisan buku tersebut dalam Bedah Buku Seri 1 yang digelar KPU Kabupaten Malinau, Senin (7/8/2026).
Dalam pemaparannya, Aqidatul menjelaskan bahwa buku ini lahir dari kebutuhan untuk melihat partisipasi pemilih secara lebih utuh — tidak hanya saat pencoblosan di TPS, tetapi sejak tahapan awal pemilu. Salah satu variabel penting dalam Indeks Partisipasi Pemilu (IPP) adalah tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik, yang selama ini jarang mendapat sorotan mendalam.
"Kalau kita flashback ke Pemilu 2019, saat itu belum ada SIPOL. Ketika ada kasus nama dicatut dalam proses verifikasi, warga belum bisa melaporkan atau mengecek secara mandiri seperti sekarang lewat SIPOL dan InfoPemilu," ujar Aqidatul Izza Zain, S.Sos., M.I.P. Peneliti di bidang politik, pemilu, dan demokrasi dengan pengalaman lebih dari lima tahun dalam penelitian kebijakan, analisis elektoral, dan pengembangan produk pengetahuan via daring.
Survei Kompas pada masa itu juga menunjukkan pemahaman masyarakat terhadap SIPOL dan InfoPemilu masih sangat rendah. Sementara itu, temuan Bawaslu mencatat banyak NIK warga yang tercatat tanpa izin oleh partai politik. Ironisnya, banyak warga yang mengetahui namanya dicatut justru bersikap abai — merasa tidak ada kerugian langsung sehingga membiarkan saja. Inilah yang mendorong penulisan buku ini.
"Selama ini kita selalu melihat partisipasi dari seberapa banyak orang datang ke TPS. Lewat buku ini, kami mencoba menggeser pandangan: partisipasi terjadi di setiap tahapan, jauh sebelum hari H. Mengecek NIK di InfoPemilu, melaporkan pencatutan nama, datang ke kantor KPU. Itu semua adalah bentuk partisipasi politik," tegas Ibu Aqidatul.
Metode riset dilakukan di beberapa lokasi terpilih: Pematangsiantar, Pekanbaru, Pontianak, Probolinggo, hingga Papua Barat Daya. Dengan keterbatasan anggaran dan jarak, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara daring, FGD, dan survei. "Meskipun belum mewakili skala nasional secara menyeluruh, temuan ini memberikan gambaran penting tentang bagaimana masyarakat merespons proses verifikasi partai politik," ujarnya.
Buku ini diharapkan menjadi dasar bagi KPU dan pemangku kepentingan untuk menyusun strategi meningkatkan partisipasi masyarakat sejak tahapan awal, sehingga demokrasi tidak hanya bermakna pada saat pencoblosan, tetapi berjalan sepanjang proses pemilu berlangsung.(*)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....