RRI.CO.ID, Malinau – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kabupaten Malinau terus berupaya mendorong pengelolaan kawasan nelayan yang adil dan berkelanjutan.

Salah satunya melalui Dialog Kebijakan dengan tema "Keterlibatan Pemerintah dan Lobi Pengelolaan Bersama Kawasan Tenurial Nelayan: Merancang Model Co-Management yang Adil dan Berkelanjutan" yang dibukau Wakil Bupati Malinau, Jakaria, S.E., M.Si., di Ruang Tebengan, Kantor Bupati Malinau, Kamis (30/7/2026).

Jakaria menyampaikan apresiasi kepada DPD KNTI Kabupaten Malinau atas terselenggaranya forum yang dinilai penting dalam memperkuat tata kelola sumber daya perairan secara berkelanjutan.

Menurutnya, nelayan tradisional memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan, melestarikan sumber daya perikanan, sekaligus menjadi penggerak ekonomi masyarakat pesisir dan perairan. "Pengelolaan kawasan tenurial nelayan memerlukan kolaborasi semua pihak agar mampu memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian sumber daya alam," ujar Jakaria.

Ia menjelaskan, konsep co-management atau pengelolaan bersama merupakan pendekatan yang melibatkan pemerintah, organisasi nelayan, akademisi, dunia usaha, hingga berbagai pemangku kepentingan dalam mengelola sumber daya perikanan secara partisipatif, transparan, dan bertanggung jawab.

Pemerintah Kabupaten Malinau, lanjutnya, berkomitmen terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, KNTI, perguruan tinggi, serta berbagai mitra pembangunan dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan nelayan dan keberlanjutan lingkungan.

Jakaria berharap forum tersebut dapat menghasilkan rekomendasi strategis yang menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun program pembangunan sektor kelautan dan perikanan, khususnya terkait pengelolaan kawasan tenurial nelayan di Kabupaten Malinau.

Mengakhiri sambutannya, Wakil Bupati secara resmi membuka kegiatan dan mengajak seluruh peserta untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menciptakan tata kelola perikanan yang berkeadilan, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan di Kabupaten Malinau.

Forum ini diharapkan menjadi wadah dialog yang produktif dalam memperkuat peran pemerintah dan masyarakat nelayan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya perairan yang lestari demi kesejahteraan generasi sekarang maupun mendatang. (Dayat)