Tangani Stunting, Dinkes Ajak Semua Pihak Perkuat Kerjasama Kerja Sesuai Tupoksi
- 10 Mar 2026 08:08 WIB
- Malinau
RRI.CO, ID, Malinau - Penanganan dan penurunan stunting di daerah perlu dilakukan secara kolaborasi dengan semua pihak. Tidak hanya Dinas Kesehatan saja, tetapi juga semua pihak yang terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) masing-masing.
Karenanya, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau, Yuli Triana, S.Sos., M.Si., mengajak seluruh pihak memperkuat kerja sama dalam upaya penanganan dan penurunan stunting di daerah.
Ajakan tersebut disampaikannya saat menghadiri Sosialisasi Program Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana (GKSTTB) di Desa Sesua, Kecamatan Malinau Barat, Senin (9/3/2026) yang digelar TP PKK kabupaten Malinau dengan melibatkan sejumlah dinas atau organsiasi perangkat daerah terkait.
Yuli Triana yang baru dilantik sebagai Kepala Dinas Kesehatan pada 18 Februari lalu juga memperkenalkan diri sekaligus meminta dukungan dari seluruh pihak. "Khususnya Tim Penggerak PKK dan ibu-ibu yang selama ini berperan aktif dalam program kesehatan masyarakat," kata Yuli Triana.
Karena itu, Yuli Triana yang masih menjabat Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Malinau ini mengapresiasi kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malinau yang telah menginisiasi kegiatan tersebut. "Terlebih Desa Sesua menjadi salah satu lokus stunting di Kecamatan Malinau Barat," terangnya.
Menurutnya, kegiatan sosialisasi ini memiliki peran penting dan strategis dalam memastikan program penanganan dan penurunan stunting dapat berjalan tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Jika anak-anak kita tidak sehat, tentu akan sulit mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas di Kabupaten Malinau. Karena itu kegiatan seperti ini bukan hanya sekadar rutinitas atau pemenuhan administrasi, tetapi harus benar-benar memberi dampak nyata," ujarnya.
la juga menekankan kepada tenaga kesehatan di puskesmas serta kader posyandu agar melakukan validasi data balita secara by name by address, sehingga tidak ada balita stunting yang terlewat dari pendataan dan pemantauan. Selain itu, petugas kesehatan diminta lebih aktif turun langsung ke lapangan untuk memantau kondisi masyarakat, khususnya ibu hamil dan balita yang berisiko mengalami kekurangan gizi.
"Dalam penanganan stunting ini, edukasi kepada masyarakat juga harus terus ditingkatkan, terutama terkait perilaku hidup bersih dan sehat, pencegahan kekurangan gizi, serta anemia pada ibu hamil," sebutnya mengakhiri," tukasnya.(*)