‎KBRN, Malinau : Pemerintah Desa Respen Tubu, Kecamatan Malinau Utara, menggelar rapat evaluasi terkait pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di kantor Desa Respen Tubu, Jumat (05/12/2025).

‎Evaluasi tersebut dilaksanakan untuk menindaklanjuti protes sejumlah warga mengenai lokasi pembangunan yang dinilai mengorbankan fasilitas olahraga desa.

‎Sejumlah pemuda dan masyarakat sebelumnya menyampaikan keberatan karena pembangunan Kopdes berada di atas lapangan futsal dan lapangan sepak takraw, yang selama ini menjadi ruang aktivitas olahraga dan kegiatan kepemudaan.

‎Warga menilai perubahan fungsi lahan dilakukan tanpa musyawarah terbuka dan pemberitahuan kepada masyarakat. Rapat pun digelar guna membahas kemungkinan solusi agar pembangunan dapat dilanjutkan tanpa memicu konflik dengan masyarakat.

‎Rapat melibatkan Kepala Desa, Ketua Kopdes Merah Putih, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Malinau, serta staf Kecamatan Malinau Utara.

‎Kepala Desa Respen Tubu, Dole, menjelaskan bahwa penentuan lokasi telah melalui persyaratan teknis serta standar minimal ketersediaan lahan seluas 1.000 meter persegi.

‎“Karena wilayah ini tergolong sempit, kami tidak memiliki alternatif lahan luas seperti desa lain. Satu-satunya lahan yang memenuhi kriteria adalah aset desa yang saat ini difungsikan sebagai fasilitas olahraga,” jelasnya.

‎Dole menegaskan bahwa tahapan pemetaan, pengukuran, dan musyawarah desa telah dilakukan sebelum lokasi dinyatakan layak untuk pembangunan. Menurutnya, situasi yang dihadapi pemerintah desa saat ini cukup dilematis.

‎“Jika pembangunan dilaksanakan, kami diprotes warga. Jika tidak dilaksanakan, ada ancaman sanksi dari pusat berupa penahanan dana desa,” ungkapnya.

‎Kabid Koperasi dan UMKM Disperindagkop Malinau, Melani Indah, menyampaikan bahwa pemerintah desa diberi waktu untuk menyelesaikan persoalan dengan warga sebelum pembangunan diteruskan.

‎“Kami memberi beberapa hari kepada pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan dengan warga. Jika tidak ditemukan solusi, maka kemungkinan pembangunan Kopdes dapat dibatalkan,” katanya.

‎Dole menyatakan pihaknya tetap berupaya mencari jalan tengah agar program nasional tersebut berjalan seiring kebutuhan masyarakat atas fasilitas olahraga.

‎“Kami ingin Kopdes tetap dibangun, namun fasilitas olahraga juga tetap ada. Ini yang sedang kami carikan jalan keluarnya,” tutupnya.