DPR RI Tekankan Konsolidasi Fiskal dalam Penyusunan KEM-PPKF 2027
- 12 Mei 2026 13:31 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- DPR RI mendorong pemerintah melakukan konsolidasi fiskal dan penajaman prioritas pembangunan nasional menghadapi tekanan ekonomi global
- Penyusunan KEM-PPKF 2027 diarahkan menjaga keseimbangan disiplin anggaran sekaligus perlindungan sosial bagi masyaraka
- Pemerintah diminta memastikan anggaran kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan transportasi tetap berjalan meski ruang fiskal semakin terbatas
RRI.CO.ID, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya konsolidasi fiskal menghadapi tekanan global dalam penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF tahun 2027). DPR meminta pemerintah menjaga keseimbangan disiplin anggaran dan perlindungan sosial demi memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
“Pemerintah perlu melakukan konsolidasi fiskal dan konsolidasi prioritas pembangunan nasional. Sehingga rakyat tetap mendapatkan haknya untuk menikmati hasil pembangunan,” katanya saat menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Selasa, 12 Mei 2026.
Puan menyampaikan penyusunan kebijakan fiskal tahun 2027 berlangsung di tengah tekanan geopolitik dan ekonomi global berkepanjangan. Kondisi tersebut dinilai berdampak terhadap nilai tukar rupiah, harga energi, serta biaya logistik nasional.
Menurutnya, tantangan pemerintah tidak hanya menjaga pertumbuhan ekonomi nasional tetap tinggi dan stabil. Pemerintah juga harus memastikan kualitas pertumbuhan mampu menciptakan lapangan kerja dan mengurangi ketimpangan sosial masyarakat.
“Tantangan ke depan tidak hanya berkaitan dengan menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga memastikan kualitas pertumbuhan ekonomi tersebut. Yaitu mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan rakyat, meningkatkan ketahanan ekonomi, serta mengurangi ketimpangan sosial,” ucap Puan.
DPR RI memandang APBN tahun 2027 dapat menjadi momentum konsolidasi fiskal sekaligus penguatan program prioritas nasional. Langkah tersebut diharapkan menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus mempercepat pembangunan inklusif berorientasi peningkatan kualitas hidup rakyat.
Puan menegaskan ruang fiskal pemerintah yang sudah terbatas kini semakin tertekan akibat dinamika ekonomi global berkepanjangan. Karena itu, pemerintah diminta melakukan penajaman belanja agar pembangunan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur tetap berjalan.
“Pemerintah sudah seharusnya melakukan penajaman belanja, sehingga dengan ruang fiskal yang semakin kecil, rakyat tetap mendapatkan haknya. Untuk dapat menikmati pembangunan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, transportasi, dan lain sebagainya yang semakin memudahkan kehidupan rakyat,” ujarnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....