Mendag: Distribusi Minyakita oleh BUMN Pangan Boleh Lebih Dari 35 Persen

RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan penambahan porsi distribusi Minyakita oleh Bulog tidak masalah. Ia menjelaskan bahwa peningkatan kuota penyaluran oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan tersebut masih diperbolehkan.

Budi mengaku telah berkomunikasi langsung melalui telepon dengan pimpinan Perusahaan Umum (Perum) Bulog terkait permintaan tersebut. Lanjutnya, koordinasi juga dilakukan bersama jajaran direksi Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) atau ID FOOD guna membahas hal serupa.

"Tadi saya telpon Pak Dirut Bulog, telepon Dirut RNI. Jadi di Permendag itu kan minimal 35 persen, minimal, yang mau 65 persen, 70 persen itu tidak ada masalah," ujar Budi saat ditemui di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis, 16 April 2026.

Ia merujuk pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025 yang mengatur tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat. Menurutnya, aturan tersebut hanya menetapkan kewajiban minimal sehingga kenaikan volume distribusi merupakan hal yang sangat wajar.

Budi memastikan pihak kementerian siap membantu proses mediasi antara produsen minyak goreng dengan pihak penyalur negara. Lanjutnya, mekanisme kerja sama tersebut akan dijalankan melalui skema Business to Business (B2B) secara profesional dan terbuka.

"Jadi kalau mau naik, ya sudah kita bantu memfasilitasi B2B. Karena kalau namanya minimal 35 persen berarti nggak ada maksimal," kata Budi.

Budi memberikan instruksi khusus agar BUMN Pangan tetap memprioritaskan penyaluran barang ke area pasar tradisional. Menurutnya, pasokan di pasar rakyat harus selalu terisi penuh.

"Supaya di pasar-pasar rakyat itu juga harus diisi. Jadi sekarang Bulog aja udah tinggi itu di atas 35 persen," ucap Budi Santoso.