Perjuangkan Reformasi WTO, Indonesia Bawa Misi Strategis ke Kamerun

RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah Indonesia siap memperjuangkan kepentingan nasional melalui partisipasi aktif pada Konferensi Tingkat Menteri ke-14. Pertemuan besar Organisasi Perdagangan Dunia tersebut dijadwalkan berlangsung pada 26 hingga 29 Maret 2026 di Kamerun.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa reformasi organisasi perdagangan dunia (WTO) harus segera dilakukan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan sistem perdagangan multilateral tetap bersifat inklusif bagi seluruh anggota.

“Reformasi WTO memperkuat sistem, menjaga prinsip dasar, termasuk pengambilan keputusan secara konsensus, perlakuan khusus bagi negara berkembang. Indonesia juga akan terus mendorong agar sistem penyelesaian sengketa dapat segera dipulihkan demi kepastian hukum bagi seluruh anggota,” ujar Budi di Jakarta, Selasa, 24 Maret 2026.

Sejumlah agenda prioritas strategis telah disiapkan secara matang oleh kementerian dan lembaga terkait. Pemerintah fokus pada isu subsidi perikanan serta sektor pertanian untuk menjaga ketahanan pangan nasional.

Aturan global harus memberikan ruang yang adil bagi negara berkembang dalam mengelola stok pangan. Perubahan iklim menjadi tantangan serius yang menuntut kebijakan cadangan pangan pemerintah tetap fleksibel.

“Indonesia selalu memperjuangkan dukungan terhadap petani dan nelayan kecil dalam isu perundingan pertanian dan subsidi perikanan. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan aturan yang adil, efektif, dan berkelanjutan,” kata Budi.

Isu perdagangan berbasis elektronik juga menjadi perhatian utama delegasi Indonesia dalam pertemuan tersebut. Pembahasan mengenai moratorium bea masuk transmisi elektronik harus mempertimbangkan kesenjangan digital antarnegara anggota.

Kebijakan niaga elektronik dunia perlu mendukung kebutuhan pembangunan ekonomi di berbagai negara berkembang. Indonesia menyoroti pentingnya keadilan akses teknologi agar manfaat ekonomi digital dapat dirasakan merata.

“Indonesia meyakini setiap keputusan terkait e-commerce perlu mempertimbangkan aspek pembangunan dan kesenjangan digital. Hal ini terutama penting bagi negara berkembang,” ucap Budi.

Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional Kementerian Perdagangan Johni Martha akan memimpin langsung delegasi Indonesia di Yaoundé, Kamerun. Tim tersebut dijadwalkan mengikuti berbagai pertemuan bilateral untuk memperkuat posisi tawar perdagangan internasional.