Mensesneg Pastikan Program Prioritas Tidak Terdampak Efisiensi Anggaran

  • 18 Mar 2026 07:10 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • Pemerintah merencanakan melakukan efisiensi anggaran di tengah eskalasi Timur Tengah
  • Langkah pemerintah menjaga tingkat defisit APBN
  • Efisiensi penggunaan anggaran tidak berdampak program prioritas

RRI.CO.ID, Jakarta – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, memastikan anggaran program prioritas pemerintah tidak akan terkena efisiensi. Misalnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Hal itu disampaikannya merespons rencana pemerintah untuk menerapkan efisiensi anggaran demi menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Mensesneg, pemerintah menilai program-program tersebut sangat berdampak positif terhadap masyarakat.

Sehingga di tengah eskalasi ketegangan di kawasan Timur Tengah hingga saat ini, pemerintah tidak akan mengurangi jatah anggaran program prioritas. “Program-program yang bisa membantu meringankan beban masyarakat justru harus diutamakan,” ujarnya di Jakarta, Selasa 17 Maret 2026.

Meski begitu, pemerintah tetap akan memperketat penggunaan anggaran untuk menjaga agar penggunaan APBN tidak membengkak. Menurut Mensesneg, efisiensi ini menyasar penggunaan anggaran untuk hal-hal yang dinilai tidak produktif.

Misalnya anggaran kedinasan, belanja pemerintahan, atau sejumlah hal yang diperkirakan masih dapat ditunda. “Kami justru lebih memilih untuk mengurangi belanja-belanja yang kurang produktif,” ujarnya.

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebelumnya menyatakan langkah efisiensi anggaran merupakan antisipasi terhadap meningkatnya ketegangan geopolitik global. “Ini adalah skenario saat kita krisis,” ujarnya, Senin 16 Maret 2026.

Menurut Airlangga, salah satu risiko yang diwaspadai adalah kenaikan harga minyak dunia. Hal itu, lanjut Menko, dapat memicu tekanan pada harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri.

Menko menambahkan besaran efisiensi anggaran di setiap kementerian dan lembaga masih bersifat dinamis. “Penyesuaiannya akan mempertimbangkan sejumlah faktor, terutama perkembangan harga minyak dunia,” ucapnya.

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru

Memuat berita terbaru.....