RRI.CO.ID, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) sudah merampungkan pemuktahiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemuktahiran data ini penting karena menjadi acuan untuk penyaluran berbagai program sosial dan ekonomi pemerintah.

Pemutakhiran data dilakukan agar sesuai dengan kondisi terkini, sehingga data yang digunakan lebih akurat dan terpercaya. Data yang akurat ini diperlukan agar penyaluran bantuan pemerintah lebih tepat sasaran.

“DTSEN memuat data unik individu dan keluarga di Indonesia, yang sesuai dengan data kependudukan yang dimiliki Dukcapil. NIK-nya tunggal dan sudah tidak ada lagi duplikasi,” kata Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti dalam keterangannya,pekan kemarin.

Menurutnya, DTSEN yang saat ini digunakan adalah DTSEN per 23 Januari 2026. Berdasarkan DTSEN terbaru, jumlah individu yang tercatat sebanyak 289.060.513 record individu dan 95.006.179 record keluarga.

“Jumlah tersebut meningkat dibandingkan DTSEN per 3 Februari 2025. Data ini mencatat 285.579.122 record individu dan 93.025.360 record keluarga,” ucap Amalia.

DTSEN sudah memuat data individu dan keluarga yang diurutkan menurut tingkat kesejahteraannnya. Mulai dari yang tingkat kesejahterannya paling rendah (desil 1) hingga yang tertinggi (desil 10).

Amalia mengatakan, tingkat kesejahteraan dalam DTSEN disusun berdasarkan 39 variabel. Diantaranya kondisi tempat tinggal dan sanitasi, sumber air minum dan penerangan, jenis bahan bakar memasak yang digunakan dan kepemilikan aset.

“Saat ini DTSEN digunakan sebagai basis data berbagai program perlindungan sosial. Antara lain program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Jaminan Kesehatan Nasional (SJKN, program Sekolah Rakyat dan program bantuan perumahan,” ujarnya.

Amalia mengingatkan, DTSEN harus selalu dimutakhirkan karena data penduduk sifatnya dinamis dan perubahannya sangat cepat. “Mengingat setiap saat ada saja penduduk yang lahir, meninggal atau berpindah tempat tinggal,” ucapnya.

BPS melakukan pemutakhiran DTSEN dalam setiap survei rumah tangga yang rutin dilaksanakan. Misalnya, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas),” kata Amalia.

Sementara itu, berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin pada September 2025 sebesar 8,25 persen. Persentasenya menurun 0,22 persen poin terhadap Maret 2025 dan 0,32 persen terhadap September 2024.

Sehingga jumlah penduduk miskin pada September 2025 sebesar 23,36 juta jiwa. Jumlahnya turun 490 ribu orang terhadap Maret 2025 dan 700 ribu orang terhadap September 2024.