RRI.CO.ID, Makassar - Hasil program skrining kesehatan nasional memunculkan kekhawatiran serius soal kondisi mental generasi muda Indonesia. Dari sekitar tujuh juta anak yang telah menjalani pemeriksaan dalam program Cek Kesehatan Gratis (CKG) periode 2025–2026, hampir satu dari sepuluh anak terindikasi mengalami masalah kejiwaan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan hal itu dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta. Menurutnya, sebanyak 4,4 persen atau sekitar 338 ribu anak menunjukkan gejala gangguan kecemasan, sementara 4,8 persen lainnya sekitar 363 ribu anak terdeteksi bergejala depresi. "Ini menunjukkan masalah kesehatan jiwa itu besar sekali," kata Budi, sebagaimana dikutip dari laman resmi Kemenkes (kemkes.go.id).

Budi menegaskan, persoalan ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia merujuk pada data Global School-Based Student Health Survey yang mencatat lonjakan tajam jumlah anak yang pernah mencoba mengakhiri hidupnya dari 3,9 persen pada 2015 menjadi 10,7 persen pada 2023. Angka itu menjadi sinyal kuat bahwa kesehatan mental anak kini sudah menjadi krisis yang membutuhkan respons lintas sektor.

Menurut Budi, akar masalah kesehatan mental pada anak bersumber dari berbagai lapisan bukan semata kondisi si anak, melainkan juga pola asuh orang tua, dinamika pertemanan, dan lingkungan belajar di sekolah. Ia mendorong penguatan keterampilan hidup (life skill) serta pemasyarakatan Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP) sebagai langkah preventif.

Merespons temuan tersebut, Kemenkes memperluas target skrining CKG hingga menjangkau 25 juta anak. Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Maria Endang Sumiwi, menyatakan setiap hasil skrining akan ditindaklanjuti oleh Puskesmas di wilayah masing-masing.

Namun, tantangan kapasitas tenaga ahli masih jadi kendala. Saat ini jumlah psikolog klinis yang tersedia di Puskesmas baru mencapai sekitar 203 orang jauh dari ideal untuk melayani kebutuhan di seluruh pelosok negeri. Pemerintah menyebut percepatan penambahan tenaga psikolog klinis kini menjadi prioritas. Selain itu, layanan krisis kesehatan jiwa dapat diakses masyarakat melalui platform Healing119.id.

Di lingkungan sekolah, Kemenkes mendorong guru Bimbingan Konseling (BK) dan wali kelas untuk berperan aktif mendampingi siswa yang terdeteksi memiliki gejala gangguan mental. Langkah ini juga diperkuat dengan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Kesehatan Jiwa Anak pada 5 Maret 2026, yang melibatkan sembilan kementerian dan lembaga negara, yakni Kemenkes, KemenPPPA, Komdigi, Kemendikdasmen, Kemendukbangga/BKKBN, Kemenag, Kemendagri, Kemensos, dan Polri. Kolaborasi ini dirancang untuk membangun sistem penanganan yang menyambungkan upaya pencegahan hingga pemulihan secara terpadu.

Pemerintah juga memastikan kerahasiaan data anak selama proses skrining, guna mencegah stigma sosial dan memastikan setiap anak mendapat perlindungan kesehatan mental yang menyeluruh, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah.